25.2 C
Jakarta

Perkuat Kepastian Hukum, Perdagangan Karbon Masuk dalam Undang-Undang

Published:

JAKARTA, BN NASIONAL – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memasukan regulasi mengenai perdagangan karbon dalam Undan-Undang (UU) melalui RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM mengatakan, usulan tersebut sudah dicantumkan dan sudah dibahas oleh DPR RI.

“Kita  sudah mencantumkan nilai ekonomi karbon, itu sudah selesai dengan DPR. Jadi nilai ekonomi karbon itu akan menjadi posisi tertinggi regulasi, karena akan tercantum di UU EBET,” kata Eniya saat ditemui di usai acara Green Economy Expo, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Seperti diketahui, Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada September 2023 lalu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.

“Kalau sekarang hanya mengacu kepada Perpres untuk nilai ekonomi karbon, untuk berbagai karbon trading, karbon market, dan sebagainya itu, nanti kalau undang-undangnya sudah terbit, nilai ekonomi karbon ini akan ada di posisi tertinggi peraturannya,” jelas Eniya.

Ia menambahkan, dengan masuknya nilai ekonomi karbon di dalam UU akan meempermudah implementasinya, karena EBT memiliki carbon offsetnya.

“Karbonnya bisa di trading, apakah bisa cross border, segala macam itu nanti akan diatur,” jelasnya.

Related articles

Recent articles

spot_img