JAKARTA, BN NASIONAL – Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan smelter timah milik perusahaan swasta yang disita pada kasus korupsi timah di Bangka Belitung. Aset yang berhasil disita dari enam smelter milik perusahaan swasta mencapai nilai Rp6-7 triliun dan operasi ini berhasil menghentikan potensi kerugian negara yang mencapai Rp300 triliun.
“Pagi hari ini saya ke Bangka, dan kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum illegal mining di kawasan PT Timah,” ujar Prabowo di Bangka, Senin (6/10/2025).
Dalam penindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan aparat terkait, enam smelter telah disita. Di lokasi smelter tersebut, aparat menemukan tumpukan logam tanah jarang (rare earth) dan ingot-ingot timah.
“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp6-7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menyoroti nilai strategis dan ekonomis dari tanah jarang jenis monasit. Ia menyebut bahwa 1 ton monasit bisa bernilai hingga US$200.000 (sekitar Rp3,2 miliar). Padahal, total limbah yang ditemukan mencapai puluhan ribu ton, mendekati 40 ribu ton.
“Monasit itu 1 ton itu bisa ratusan ribu dolar, 200 ribu dolar. Padahal total diketemukan limbahnya puluhan ribu ton, mendekati 40 ribu ton,” katanya.
Prabowo mengungkapkan angka kerugian yang dihentikan melalui operasi penindakan ini. Menurutnya, potensi kerugian negara dari enam perusahaan yang terlibat dalam penambangan ilegal ini secara total diperkirakan mencapai Rp300 triliun.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total potensi kira-kira Rp300 triliun. Jadi kerugian negara sudah berjalan Rp300 triliun, ini kita hentikan,” jelas Prabowo.
Ia menegaskan bahwa dengan menghentikan praktik ilegal ini, ratusan triliun rupiah kekayaan negara dapat diselamatkan untuk kepentingan rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparat yang terlibat, termasuk Jaksa Agung dan jajarannya, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, dan Bea Cukai. Ia menyebut operasi ini sebagai bukti keseriusan pemerintah.
“Ini suatu bukti bahwa pemerintah serius, kita bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak peduli siapa ada di sini,” tegasnya.
