JAKARTA, BN NASIONAL – Pemerintah resmi meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, implementasi RUPTL ini akan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru dalam satu dekade ke depan.
Dokumen ini disusun berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), serta menjadi fondasi dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
“Komitmen Paris Agreement terkait transisi energi tidak lagi menjadi komitmen bersama dan beberapa negara keluar dari komitmen awal, namun kita harus konsisten untuk menjalankan ini dengan memperhatikan kemampuan kita dan tingkat ketersediaan energi dan keekonomian,” kata Bahlil saat Konferensi Pers RUPTL 2025-2034 di Kementerian ESDM, Senin (26/5/2025).
RUPTL 2025-2034 menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Sekitar 76 persen di antaranya berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.
Pada lima tahun pertama, pemerintah akan membangun pembangkit sebesar 27,9 GW, terdiri dari 9,2 GW berbasis gas, 12,2 GW dari EBT, 3 GW dari sistem penyimpanan, dan 3,5 GW dari pembangkit batubara yang tengah diselesaikan konstruksinya.
Lima tahun berikutnya akan fokus pada pengembangan EBT dan penyimpanan energi sebesar 37,7 GW atau 90 persen dari total kapasitas tambahan.
Jenis pembangkit EBT yang akan dikembangkan meliputi tenaga surya (17,1 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), hidro (11,7 GW), dan bioenergi (0,9 GW). Selain itu, dua reaktor modular kecil (SMR) berkapasitas 250 MW akan dibangun di Sumatera dan Kalimantan.
Untuk mendukung distribusi dan keandalan sistem, pemerintah akan membangun jaringan transmisi sepanjang hampir 48.000 kilometer sirkuit (kms) dan gardu induk dengan kapasitas total 108.000 megavolt ampere (MVA).
“Semua desain ini, kalau jaringannya sudah mampu kita lakukan, tidak ada lagi masalah terhadap pembangkit yang kita akan bangun untuk energi baru terbarukan itu,” jelas Bahlil.
Nilai investasi RUPTL diperkirakan mencapai Rp2.967,4 triliun, dengan 73 persen pembangkit dikembangkan melalui skema Independent Power Producer (IPP) atau kerja sama dengan swasta, dan sisanya oleh Grup PLN.
RUPTL juga menargetkan peningkatan elektrifikasi di wilayah 3T melalui **Program Listrik Desa (Lisdes)**. Pemerintah akan membangun pembangkit berkapasitas 394 MW dan menyambungkan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga di 5.758 desa yang belum teraliri listrik.
“Bagi saya energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan yang harus kita lakukan dari Aceh sampai Papua,” kata Bahlil.
