Jakarta, BN Nasional – Pemerintah dan DPR RI berencana untuk membahas mengenai perubahan asumsi makro untuk sektor energi pada pekan depan. Pembahasan perubahan asumsi tersebut berkaitan dengan subsidi sektor energi, mengingat harga minyak mentah Indonesia alias ICP sudah jauh di atas asumsi dasar APBN 2022 yang ditetapkan sebesar US$ 63 per barel.
Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Eddy Soeparno mengatakan bahwa pihaknya bakal menggelar rapat bersama Kementerian ESDM guna membahas asumsi harga minyak mentah (Indonesia Crude Oil Price/ICP), Subsidi Bahan bakar minyak (BBM), subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram (kg) dan subsidi listrik.
Namun demikian, ia belum dapat memastikan apakah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat ini. Yang pasti, Komisi VII bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif beserta Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati akan melakukan diskusi.
“Di satu pihak keuangan negara perlu ada kenaikan dari harga LPG, tarif listrik, Pertalite dan lain-lain. Itu perlu karena keuangan negara berat jika menanggung subsidi yang sangat besar apalagi harga energi masih relatif tinggi terutama seperti energi yang kita impor yakni minyak mentah,” dikutip dari CNBC Indonesia Selasa (17/5/2022).
Pemerintah dan DPR RI berencana untuk membahas mengenai perubahan asumsi makro untuk sektor energi pada pekan depan. Pembahasan perubahan asumsi tersebut berkaitan dengan subsidi sektor energi, mengingat harga minyak mentah Indonesia alias ICP sudah jauh di atas asumsi dasar APBN 2022 yang ditetapkan sebesar US$ 63 per barel.
Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Eddy Soeparno mengatakan bahwa pihaknya bakal menggelar rapat bersama Kementerian ESDM guna membahas asumsi harga minyak mentah (Indonesia Crude Oil Price/ICP), Subsidi Bahan bakar minyak (BBM), subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram (kg) dan subsidi listrik.
Namun demikian, ia belum dapat memastikan apakah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat ini. Yang pasti, Komisi VII bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif beserta Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati akan melakukan diskusi.
“Di satu pihak keuangan negara perlu ada kenaikan dari harga LPG, tarif listrik, Pertalite dan lain-lain. Itu perlu karena keuangan negara berat jika menanggung subsidi yang sangat besar apalagi harga energi masih relatif tinggi terutama seperti energi yang kita impor yakni minyak mentah,” kata dia kepada CNBC Indonesia Selasa (17/5/2022).
Sumber
