Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan perkara gugatan Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka.
mk
Hakim MK Tegaskan Negara Berwenang Awasi Medsos
Media sosial (medsos) kini menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, negara sebagai pihak berwenang harus dapat melakukan pengawasan terhadap medsos.
Tak Ada Ketentuan Presidential Threshold di Amandemen UUD 1945
Tidak ada ketentuan presidential threshold pada hasil amandemen UUD 1945. Pada Pasal 6A Ayat 2 amandemen ketiga UUD 1945 hanya menyebutkan, bahwa ‘Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum’.
KAMI: Putusan MK Harus Jadi Dasar Bebaskan Jumhur Cs
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengeluarkan pernyataan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD Tahun 1945. KAMI meminta masyarakat yang menjalani proses hukum karena mengkritisi UU Cipta Kerja dibebaskan dan namanya direhabilitasi.
MK Ingatkan Enam Opsi Model Pemilu Serentak
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan beberapa opsi model pemilu serentak melalui putusan nomor 55/PUU-XVIII/2019. Namun, MK menyatakan tidak berwenang menentukan model pemilu serentak, karena hal ini merupakan wewenang dari pembentuk Undang-Undang (UU), yakni pemerintah dan DPR.