JAKARTA, BN NASIONAL – Masih ada lebih dari 6.700 dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, kondisi ini memengaruhi sekitar 1,3 juta rumah tangga yang tersebar di 340 kecamatan di seluruh penjuru negeri.
“Masyarakat di desa-desa terpencil banyak yang masih menggunakan listrik swadaya dengan bahan bakar minyak (BBM), yang biayanya sangat mahal. Ini jelas menjadi tantangan besar bagi pemerintah,” kata Bahlil saat meresmikan PLTA Jatigede di Sumedang, Senin (20/1/2025).
Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk melistriki seluruh wilayah tersebut mencapai Rp48 triliun. Anggaran ini diperlukan dalam kurun waktu lima tahun untuk memastikan semua dusun, desa, dan kecamatan terpencil dapat menikmati listrik yang layak.
Bahlil juga menyampaikan bahwa laporan dari masyarakat menunjukkan kebutuhan listrik sangat mendesak, terutama di kawasan terpencil seperti Maluku, Papua, dan Sulawesi. Bahkan, sejumlah daerah di Pulau Jawa, termasuk di Jawa Barat, masih menghadapi kendala dalam mendapatkan pasokan listrik yang stabil.
“Banyak yang telepon saya, terutama dari daerah-daerah di Maluku dan Papua. Mereka bilang kalau listrik yang hanya menyala 3 jam dinaikkan menjadi 6 jam, dan yang 6 jam jadi 24 jam, itu sudah sangat membantu. Ada juga yang belum pernah menikmati listrik sama sekali,” ujarnya.
Tak hanya di kawasan terpencil, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, juga melaporkan bahwa masih ada dusun-dusun di provinsinya yang belum tersentuh listrik.
“Ternyata di Jawa Barat, yang notabene dekat dengan pusat pemerintahan, masih ada desa yang gelap gulita. Ini jadi tantangan kita bersama,” katanya.
Pada akhir 2024, laporan dari masyarakat terkait pelayanan kelistrikan meningkat. Meskipun distribusi BBM selama Natal dan Tahun Baru dinilai memuaskan, kebutuhan listrik menjadi sorotan utama.
Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil menekankan pentingnya percepatan elektrifikasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
“Pemerintah tidak hanya fokus pada BBM, tetapi juga harus memastikan listrik sampai ke pelosok. Ini adalah hak masyarakat yang harus segera kita wujudkan,” ujarnya.