Bahlil: Hilirisasi Bukan Sekadar Program, Tapi Amanat Konstitusi untuk Kedaulatan Ekonomi


JAKARTA, BN NASIONAL – Kemandirian bangsa tak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, kemandirian sejati baru terwujud ketika kekayaan alam Indonesia dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi bernilai tambah tinggi.

Pemerintah, kata Bahlil, berkomitmen melanjutkan agenda hilirisasi sebagai instrumen utama pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat.


“Strategi hilirisasi dipandang penting untuk melepaskan Indonesia dari jebakan ekspor bahan mentah dan memperkuat posisi tawar di rantai nilai global,” jelas Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10).

Ia menegaskan, hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan amanat konstitusi. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.


“Presiden Prabowo telah menegaskan jalan menuju kedaulatan energi dan kemajuan ekonomi tidak boleh lagi samar. Negara mesti hadir dengan kepemimpinan yang tegas, berpijak pada konstitusi,” ujar Bahlil.

Baca juga  Nicolas Cage Sangat Menakutkan di Longlegs, Dia Membuat Rekan Mainnya Ketakutan

Sebagai tindak lanjut, pemerintah melalui Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah menyiapkan 18 proyek prioritas dengan total investasi lebih dari Rp618 triliun. Proyek-proyek tersebut akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), meliputi:

8 proyek di sektor minerba,

2 proyek transisi energi,

2 proyek ketahanan energi,

3 proyek hilirisasi pertanian, dan

3 proyek hilirisasi kelautan dan perikanan.

Sebanyak 67 persen proyek ini berlokasi di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan pembangunan dan industrialisasi daerah.

Beberapa proyek strategis di antaranya pengembangan industri alumina, mangan sulfat, stainless steel slab, modul surya, bioavtur, hingga fasilitas penyimpanan minyak. Di sektor kelautan, kehutanan, dan pertanian, hilirisasi diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekspor berbasis komoditas bernilai tinggi.

Bahlil mencontohkan, peresmian smelter emas PT Freeport Indonesia menjadi bukti nyata penguatan rantai industri pertambangan nasional. Sementara ekosistem industri baterai kendaraan listrik berkapasitas 15 gigawatt diproyeksikan menjadi fondasi manufaktur kendaraan masa depan di Indonesia.

Baca juga  Misteri “Tanda Tanya” Kuno Terpecahkan dalam Fosil Berusia 480 Juta Tahun

Tak hanya membangun industri, program hilirisasi juga fokus pada peningkatan kapasitas SDM. Kementerian ESDM telah menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi puluhan ribu tenaga kerja untuk mendukung kebutuhan industri baru.


“Lebih dari 276.000 peluang kerja baru tercipta dari proyek-proyek hilirisasi tersebut. Langkah ini membuka ruang bagi generasi muda menjadi bagian dari era industrialisasi nueva yang berbasis teknologi dan nilai tambah,” kata Bahlil.

Menurutnya, hilirisasi bukan lagi gagasan, tetapi strategi konkret agar Indonesia terlepas dari kutukan sumber daya alam.


“SDA tidak boleh menjadi pencipta ketimpangan, tetapi wajib menjadi sumber kemakmuran,” tegasnya.

Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, pemerintah berharap Indonesia mampu meningkatkan pendapatan nasional, memperkuat daya saing global, dan menegaskan kedaulatan ekonomi bangsa.