JAKARTA, BN NASIONAL – Indonesian Mining Association (IMA) menyatakan siap mengikuti apapun kebijakan pemerintah terkait skema Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), baik dalam format satu tahun maupun tiga tahun. Ketua Umum IMA Hendra Sinadia menilai kedua skema tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada pelaksanaannya di lapangan.
“Oh iya, kalau mengenai RKAB ya kita pada dasarnya sih mengikuti apa yang disampaikan, apa yang direncanakan pemerintah. Satu tahun atau tiga tahun itu kedua opsi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing,” kata Hendra usai ditemui dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Hendra menegaskan, IMA akan mendukung keputusan pemerintah sepanjang proses dan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan pelaku usaha. Sistem tahunan maupun tiga tahunan sebenarnya sudah pernah dijalankan dan keduanya berjalan cukup baik.
“Sebelum tiga tahun diberlakukan kan cuma satu tahun-satu tahun ya. Jadi ya kita ikut aja. Satu tahun, tiga tahun, saya sampaikan di awal, itu dua-duanya opsi yang sudah berjalan bagus,” ujarnya.
Sebelumnya, rencana pemerintah untuk kembali menggunakan skema RKAB satu tahunan menuai berbagai tanggapan dari pelaku usaha. Hendra menyebut bahwa perbedaan pandangan di antara pelaku industri adalah hal yang wajar.
“Tentu saja secara jujur kalau ditanyakan ke 2.000 atau 4.000 pelaku usaha di Indonesia, pemegang izin pasti beda-beda pendapatnya. A dan B pasti beda,” ujar Hendra.
Meski demikian, IMA tetap berkomitmen untuk mendukung keputusan pemerintah, kemudian mayoritas anggota IMA juga setuju dengan keputusan tersebut.
“Kita sepakati dengan pemerintah. Pemerintah sudah dengan sistem yang sudah berjalan sebelumnya, satu tahun dan tiga tahun. Pemerintah mengambil keputusan ini pasti sudah ada pertimbangannya dan argumentasinya,” jelas Hendra.
Lebih lanjut, Hendra berharap bila skema satu tahun kembali diterapkan, pemerintah sudah bisa memetakan permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya, seperti keterlambatan penerbitan RKAB.
“Kalau kembali ke satu tahun, harapan kami pemerintah sudah bisa memetakan dan bisa mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki. Sehingga pada saat nanti berjalan normal satu tahun itu, harusnya isu-isu yang tadinya di-raise itu sudah selesai,” katanya.
