JAKARTA, BN NASIONAL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proyek hilirisasi tidak akan bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, ia mendorong pendanaan dari perbankan dan pasar modal untuk mendukung transformasi ini.
“APBN sebaiknya digunakan untuk program yang langsung menyentuh rakyat, seperti makanan bergizi gratis (MBG), kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Untuk urusan hilirisasi, kita harus mencari sumber pendanaan lain,” ungkap Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (10/1/2025).
Bahlil menyebutkan bahwa sektor swasta, baik perbankan nasional maupun internasional, harus mengambil peran dalam mendukung proyek hilirisasi.
“Bank BUMN dan swasta yang beroperasi di Indonesia harus ikut aturan main di sini. Ini peluang besar bagi mereka,” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pembentukan Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Dalam Keppres tersebut, salah satu tugas utama Satgas adalah mengidentifikasi proyek strategis hilirisasi yang dapat didanai oleh perbankan atau lembaga non-bank.
Menurut Bahlil, proyek hilirisasi memiliki potensi keuntungan yang tinggi, dengan rata-rata Internal Rate of Return (IRR) mencapai 11%-12%. Ia menyebut proyek seperti smelter nikel yang bisa mencapai break-even point (BEP) dalam waktu 4-5 tahun sebagai contoh kesuksesan model ini.
“Jika IRR sudah bagus, tidak perlu ada intervensi bunga dari pemerintah. Hilirisasi adalah sektor yang seksi untuk pembiayaan, jadi bank tidak akan ragu untuk masuk,” jelas Bahlil.
Bahlil juga menekankan bahwa APBN hanya akan digunakan untuk program prioritas yang langsung berdampak pada masyarakat.
“Satgas Hilirisasi berpikir sekecil mungkin untuk menggunakan dana APBN. Kami ingin mencari solusi kreatif melalui pembiayaan swasta,” jelasnya.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat memaksimalkan manfaat dari hilirisasi sumber daya, sekaligus menjaga ruang fiskal untuk program-program sosial yang lebih mendesak.
