Penunjukan Sunarta sebagai Wakil Jaksa Agung berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180/TPA/2021 tertanggal 31 Desember 2021.
Hukum
Usulan Lemhanas Soal Kementerian Baru yang Bawahi Polri Belum Dibahas dan Dianggap Wacana Lama
Usulan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional yang disampaikan oleh Gubernur Lemhanas Agus Widjojo jadi sorotan. Penyebabnya, kementerian baru yang digagas itu akan membawahi Polri.
Kabur dari Markas Polres Bekasi Kota, Tahanan Tewas dan 3 Polisi pun Diperiksa
Seorang tahanan berhasil kabur dari Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Bekasi Kota. Meski, aksinya itu berujung dengan hilangnya nyawa tahanan tersebut.
ICW Anggap Keterlibatan Lili Pintauli Terkait Dugaan Suap Penanganan Kasus Belum Selesai
Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan keterlibatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dalam dugaan suap penanganan kasus jual beli di Kota Tanjungbalai tidak bisa dianggap selesai begitu saja.
Pakar: Presidential Threshold Bisa Diubah Bila Ganggu Demokrasi
Pakar tata negara dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ismail Hasani, angkat bicara soal judicial review ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, uji materi itu bisa dikabulkan MK dengan argumentasi mengganggu demokrasi.
Oknum TNI Penabrak Sejoli Dinilai Layak Dijatuhi Hukuman Mati
Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai ketiga oknum TNI AD yang menabrak sejoli di Nagreg layak dijatuhi hukuman mati.
RUU IKN, Samakah Nasibnya seperti RUU Ciptaker?
Sejumlah pihak mempertanyakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang terkesan terburu-buru. Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Charles Simabura menilai, RUU IKN akan bernasib sama seperti RUU Cipta Kerja (Ciptaker).
Tak Ada Ketentuan Presidential Threshold di Amandemen UUD 1945
Tidak ada ketentuan presidential threshold pada hasil amandemen UUD 1945. Pada Pasal 6A Ayat 2 amandemen ketiga UUD 1945 hanya menyebutkan, bahwa ‘Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum’.
PT Nol Persen, Biaya Politik Rendah, dan Entaskan Korupsi
Dikeluarkannya RUU Pemilu dari Prolegnas 2021, telah memupus harapan bagi partai politik untuk mengurangi ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) . Artinya, PT masih tetap dipatok 4 persen berdasarkan UU Pemilu tahun 2019.
KPAI Nilai Herry Wirawan Memenuhi Syarat untuk Dihukum Kebiri
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, menilai oknum guru pelaku rudapaksa terhadap 21 santriwati di Cibiru, Bandung memenuhi untuk dilakukan hukuman kebiri. Sebab, korbannya lebih dari satu.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 55
- 56
- 57
- 58
- Berikutnya