Jakarta, BN Nasional — Dengan ambang batas sebesar 4 persen tersebut, maka dari parpol yang ada hanya tujuh di antaranya yang elektabilitasnya sudah melewati ambang batas parlemen atau parliamentary threshold terebut. Padahal, menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, jika PT menjadi nol persen maka nantinya biaya politik bisa menjadi rendah.
“Kalau memang PT menjadi nol persen, maka nanti cost atau biaya politik menjadi rendah. Setidaknya mahar untuk menjadi capres dan cawapres dapat ditekan seminimal mungkin,” kata dia kepada Republika, Senin (13/12), menanggapi terkait Ketua KPK Firli Bahuri yang menginginkan PT menjadi nol persen. .
Ritongan mengatakan, partai politik yang memiliki suara besar, mantinya tidak akan lagi semena-mena menetapkan mahar politik. Sebab, parpol lain juga berhak mengusung calon, sehingga capres dan cawapres bisa beralih ke Parpol lain.
Sehingga, dia menambahkan, bila cost politik capres dan cawapres rendah, maka akan berimplikasi pada menurunnya perilaku koruptif jika mereka nantinya terpilih. Mereka tidak lagi berpikir untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkannya atau mengembalikan kesepakatan dengan pihak sponsor.
“Jadi, perilaku koruptif diharapkan dapat ditekan. Hal ini tentu akan meringankan beban KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Ritonga.
Selain itu, PT nol persen mengembalikan pelaksanaan pilpres di Indonesia pada prinsif demokrasi. Disini berlaku, variasi pemilih akan diikuti variasi yang akan dipilih.
Dengan PT nol persen, diharapkan akan semakin banyak pasangan capres dan cawapres yang ikut dalam kontestasi pilpres 2024. Banyaknya pasangan capres dan cawapres diharapkan semakin mendekati heterogenitas pemilih Indonesia.
“Kalau hal itu dapat diwujudkan, maka pasangan capres dan cawapres yang dipaksakan oleh Parpol dan para oligarki akan sulit memenangkan kontestasi Pilpres. Mereka akan dikalahkan pasangan lain yang lebih berkualitas dan berintegritas yang disodorkan Parpol lain,” kata Ritongan.
Dia menjelaskan, dampaknya tentu akan memaksa setiap Parpol mengusung pasangan capres dan cawapres yang berkualitas dan berintegritas. Pasangan calon inilah yang diharapkan akan dipilih para pemilih, sehingga siapa pun yang terpilih pastilah pasangan yang berkualitas dan berintegritas.
“Kalau hal dapat diwujudkan, maka pasangan yang hanya bermodal popularitas dengan sendirinya akan tersisih. Indonesia tidak lagi dipimpin oleh presiden hasil pencitraan semata, yang kerjanya tanpa visi yang jelas. Negeri ini akan dipimpin presiden yang punya visi, sehingga jelas arah kerjanya sebagaimana amanah UUD 1945,” kata dia.
Sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) yang tengah ramai menjadi perbincangan. Hal itu, dia singgung saat memberikan materi di acara Silatnas dan Bimtek anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia Partai Perindo yang digelar di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (10/12).
“Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak, parliamentary threshold, president threshold. Seharusnya, kita berpikir sekarang bukan 20 persen, bukan 15 persen. Tapi 0 persen dan 0 rupiah. Itu pak, kalau kita ingin mengentaskan korupsi,” tegas dia.
