JAKARTA, BN NASIONAL – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembentukan Badan Organisasi Nuklir (NEPIO) dapat terealisasi tahun ini. Badan ini akan bertanggung jawab dalam mengawasi implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, langkah penting menuju era baru energi bersih di tanah air.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa NEPIO akan memiliki fungsi pengawasan yang bersifat non-binding dan non-struktur, dengan fokus pada perencanaan dan pembangunan PLTN. “NEPIO akan dipimpin langsung oleh Presiden, dengan ketua harian dari Kementerian ESDM, dan di dalamnya terdapat kelompok kerja yang menangani berbagai aspek seperti perencanaan lokasi, keamanan, hingga regulasi hukum,” ungkap Eniya dalam pertemuan dengan media di Jakarta, Senin (9/9/2024).
Meskipun pembentukan NEPIO tidak diwajibkan di setiap negara yang mengembangkan PLTN, Eniya menekankan pentingnya kehadiran badan ini di Indonesia. “Pembangunan PLTN adalah proyek jangka panjang yang tidak mungkin diselesaikan dalam satu periode pemerintahan, sehingga NEPIO akan berperan penting dalam memastikan keberlanjutan proyek ini,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pembentukan NEPIO akan diawali dengan pernyataan resmi di hadapan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang akan diikuti oleh proses konstruksi badan pengawas tersebut.
Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE, Harris Yahya, menambahkan bahwa Indonesia memang membutuhkan badan seperti NEPIO karena negara ini belum memiliki pengalaman dalam membangun PLTN. “NEPIO akan menjadi organisasi sementara yang akan membantu merealisasikan pembangunan PLTN pertama dan kedua di Indonesia,” jelas Harris.
Menurutnya, NEPIO akan menjadi pengawal utama dalam memastikan proses integrasi dan pelaksanaan teknologi nuklir di Indonesia berjalan sesuai dengan rencana dan standar internasional.
