JAKARTA, BN NASIONAL – Indonesia semakin serius menggarap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Menariknya, target operasional PLTN pertama di Indonesia dipercepat menjadi tahun 2032, lebih awal dari rencana awal pada 2039.
Untuk mempercepat realisasi tersebut, Indonesia menggandeng Jepang yang dikenal memiliki keunggulan teknologi dan pengalaman panjang di bidang energi nuklir. Kerja sama ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta pengembangan teknologi nuklir.
“Penggunaan energi nuklir diperkirakan terus berkembang, dan banyak negara mencari teknologi nuklir dari Jepang. Jepang siap berkontribusi dalam dekarbonisasi global melalui dukungan SDM, infrastruktur, dan teknologi kepada negara-negara yang baru memulai pemanfaatan nuklir,” ujar General Manager International Nuclear HRD Section, Nuclear HRD Center, Japan Atomic Energy Agency (JAEA), Takehisa Okhura dalam The JFY 2024 Steering Committee Meeting BRIN – JAEA di Jakarta, Senin (17/2/2025).
JAEA melalui Nuclear HRD Center telah menyiapkan berbagai program pengembangan SDM nuklir bagi Indonesia, antara lain Instructor Training Program (ITP), Instructor Training Course (ITC), Guest Lecturer, Advanced Instructor Training Course, Follow-up Training Course (FTC), dan Nuclear Technology Seminar (NTS).
Di samping peningkatan SDM, Jepang juga mendukung riset dan pengembangan teknologi nuklir inovatif. Teknologi yang menjadi fokus antara lain reaktor cepat, reaktor modular kecil (SMR), dan reaktor berpendingin gas suhu tinggi. Teknologi ini diharapkan menjadi solusi energi nuklir yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan di masa depan.
Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE Kementerian ESDM, Harris, menyebutkan saat ini Indonesia tengah menjalani tahap pertama persiapan pembangunan PLTN sesuai panduan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) serta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), PLTN pertama ditargetkan beroperasi pada 2032 dengan kapasitas 250 MW.
“Pemerintah juga tengah menyusun regulasi pendukung seperti RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT), revisi UU Tenaga Nuklir, serta pembentukan Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) yang menjadi syarat penting dalam pembangunan PLTN,” jelas Harris.
Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Syaeful Bakhri, menambahkan BRIN menjalankan program riset nuklir yang mencakup pengembangan energi, aplikasi medis, industri, hingga produksi radioisotop dan radiofarmaka.
BRIN juga telah mengidentifikasi 28 lokasi potensial untuk pembangunan PLTN, antara lain Semenanjung Muria, Banten, Pulau Bangka, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Batam, hingga Nusa Tenggara Barat.
“Setiap wilayah memiliki karakteristik kebutuhan listrik yang berbeda. Oleh karena itu, jenis teknologi dan skala PLTN nantinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing sistem kelistrikan,” ujar Syaeful.
Dalam rangka memperkuat riset dan pengembangan nuklir, BRIN menginisiasi sejumlah platform kolaborasi nuklir untuk 2025-2029. Di antaranya, Platform Kolaborasi Teknologi Akselerator untuk Medis dan Industri, Pembangkit Listrik dan Uap untuk Industri (Reaktor Berpendingin Gas Suhu Tinggi), Platform Dekontaminasi dan Revitalisasi Fasilitas Nuklir, serta Penelitian Teknologi Fusi Nuklir.
Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat transisi energi bersih di Indonesia, sekaligus mendorong kontribusi nyata terhadap upaya global menangani perubahan iklim dan mencapai target NZE.
