JAKARTA, BN NASIONAL – Penerapan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bio Solar B40 yang menggantikan Bio Solar B35 yang beredar di pasaran sudah mulai diimplementasikan per 1 Januari 2025.
Bahlil menyebut, dengan implentasi B40 di tahun 2025 sampai B50 di tahun 2026 nantinya akan mengurangi impor BBM solar.
“Kalau ini kita lakukan baik, maka kami InsyaAllah di 2026 atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kita sudah harus mendorong ke B50. Jadi implementasi B40 di 2025 sambil mempersiapkan implementasi B50 2026. Kalau ini yang kita lakukan, maka impor kita terhadap solar insya Allah dipastikan sudah tidak ada lagi di tahun 2026,” kata Bahlil saat Konferensi Pers di Kementerian ESDM, Jumat (3/1/2025).
Program ini pun selaras dengan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan energi dan ketahanan pangan di Indonesia.
“Jadi kita sekaligus ini bagian daripada perintah Bapak Presiden tentang ketahanan energi, mengurang impor. Kalau kita mendorong untuk urusan lifting kita di solar naik, maka InsyaAllah cadangan kita akan semakin baik. Itu menyangkut dengan biodiesel,” jelas Bahlil.
Dengan adanya penerapan ini, maka Indonesia akan mendapatkan penghematan devisa sebesar Rp147,5 triliun, peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel Rp20,98 triliun.
Kemudian, penyerapan tenaga kerja di kebun 1.952.073 dan di luar kebun 14.730, serta pengurangan emisi gas rumah kaca 41,46 juta ton CO2.
Soal kuota yang disiapkan pemerintah, Bahlil membeberkan kuotanya sebanyak 15,6 juta kiloliter yang dibagi dengan Publik Service Obligation (PSO) dan non PSO.
“Dari angka 15,6 juta kiloliter, PSO kita itu kurang lebih sekitar 7,55 juta, yang dimaksud dengan PSO ini adalah yang selisihnya itu ditanggung oleh negara. Ini sebenarnya subsidi. Ini sebenarnya PSO ini insentif, subsidi sebenarnya. Sehingga setengahnya itu dijual dengan harga pasar,” ujarnya.
Dengan demikian, kuota B40 PSO sebanyak 7,55 juta kiloliter dan non PSO sebanyak 8,07 juta kiloliter.
“Nah, pasti non PSO ini harganya sama juga tapi tidak ditanggulangi insentifnya oleh negara. Karena dana BPDPKS kita kan tahun 2025 tidak bisa men-cover secara total daripada B40. Tapi kita sudah hitung nggak ada masalah kok,” jelasnya.
