Divestasi Vale 14% ke MIND ID: Hilirisasi Nikel Tetap Prioritas

by admin
2 minutes read

JAKARTA, BN NASIONAL

Di tengah proses divestasi 14 persen saham PT Vale Indonesia (INCO) kepada Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) yang hampir mencapai kesepakatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa hilirisasi nikel tetap menjadi prioritas utama.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyatakan bahwa INCO dan MIND ID telah menyepakati harga saham yang akan d ibayarkan oleh MIND ID.

“Harga saham sudah d isepakati, dan Pak Menteri sudah menyampaikan indikasi harganya,” kata Dadan di Kementerian ESDM, Jumat (23/2/2024).

Dadan menekankan bahwa siapapun yang mengoperasikan INCO ke depannya harus tetap melanjutkan program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nikel.

“Ini kan mengolah sumber daya alam Indonesia, dan kita ingin memastikan hilirisasi yang d idorong Presiden dan Undang-Undang berjalan. MIND ID atau siapapun yang d itunjuk, kita harus memastikan rencana-rencana hilirisasi di INCO tetap terjaga,” jelas Dadan.

Perjanjian Divestasi dan Kontrak Karya

Sebelumnya, telah d isepakati bahwa Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM) sebagai pemegang saham akan mengalihkan sahamnya secara proporsional di INCO sekitar 14 persen kepada MIND ID.

Saat ini, susunan pemegang saham Vale adalah Vale Canada (43,79 persen), MIND ID (20 persen), Sumitomo Metal Mining (15,03 persen), dan publik (21,18 persen). Penambahan 14 persen saham ini akan membuat MIND ID memegang 34 persen saham.

Berdasarkan Pasal 147 Peraturan Pemerintah (PP) 96 Tahun 2021, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus wajib menawarkan divestasi saham secara langsung kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.

Kontrak Karya (KK) INCO akan berakhir pada Desember 2025 mendatang. Perpanjangan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) baru akan diberikan setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya dalam divestasi.

INCO saat ini memiliki KK seluas 118.017 hektar yang berlaku sejak 29 Desember 1995.*[]

related posts