Jakarta, BN Nasional – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menagih komitmen dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang telah disepakati oleh pimpinan negara di KTT G20 2022 lalu.
Febrio menginginkan pembiayaan yang adil dan terjangkau, nantinya akan dilakukan uji coba pendanaan tersebut pakah adil dan terjangkau sehingga mendapatkan pembiayaan yang lebih murah.
“Kalau dia tidak lebih murah berarti komitmen tidak terpenuhi, karena dari awal kita bicara tentang just JETP itu. Kalau pembiayaanya lebih mahal berarti pembiayaannya ternyata lebih mahal berarti komitmen tidak terpenuhi,” kata Febrio saat ditemui di ICE BSD, Rabu (12/7/2023).
Saat ini Indonesia menagih janji yang diberikan oleh negara-negara tersebut untuk membantu pembiayaan transisi energi melalui proyek-proyek yang diajukan oleh pemerintah melalui Energy Transition Mechanism (ETM).
“Ini yang kita harus tagih, justru JETP adalah komitmen yang dijanjikan, Indonesia bekerja dengan ETM. Kita menagih mereka, ini proyek yang kita siapkan sesuai dengan apa yang kita bicarakan dan buktikan komitmen anda,” katanya.
Pada prisipnya, Indonesia tetap bekerja melalui ETM dan tidak memikirkan janji-janji yang diberikan negara G20 melalui proyek-proyek yang ditawarkan.
“JETP adalah komitmen yang diumumkan oleh negara JETP, Indonesia bekerja dengan ETM, jadi kita gak terlalu pusing mereka menjanjikan berapa, Indonesia kita tawarkan proyeknya buktikan komitmen, jadi kita akan bekerja lewat proyek,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia telah menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) sebagai ETM Country Platform Manager untuk mengembangkan kerangka kerja pembiayaan dan investasi untuk program ETM.
PT SMI berkolaborasi dengan berbagai mitra institusi yang terdiri dari:
Mitra Hibah (Bloomberg Philanthropies & ClimateWorks Foundation’s Global Energy Transition Initiative, UK MENTARI, dan Global Energy Alliance for People and Planet).
Mitra pembiayaan (ADB, World Bank, Islamic Development Bank, Climate Investment Funds, HSBC, Standard Chartered, dan Japan Bank for International Cooperation).
Mitra pengetahuan & teknis (United States Agency for International Development, Global Green Growth Institute, Climate Policy Initiative, United Nations Development Programme, Rocky Mountain Institute, dan Climate Bonds Initiative).
Serta mitra investasi (Indonesia Investment Authority).
Indonesia merupakan negara kedua yang telah meluncurkan skema pendanaan transisi energi setelah Afrika Selatan. Bahwa model skema pendanaan JETP pertama kali diinisiasi pada pertemuan COP26 di Glasgow tahun 2021 lalu. Dalam perhelatan itu, Afrika Selatan dan International Partners Group (IPG) yang terdiri atas Prancis, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa mengumumkan skema pendanaan JETP jangka panjang sebesar 8,5 miliar USD. (Louis/Rd)