JAKARTA, BN NASIONAL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membeberkan bahwa Sistem Informasi Mineral dan batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) dapat mendeteksi kenakalan yang digunakan pengusaha tambang untuk mengelabui pemerintah.
Arifin menjelaskan, Simbara berguna untuk mengembangkan tata kelola sumber daya yang lebih baik, andal, efisien, dan transparan.
“SIMBARA bukan hanya sistem informasi tapi juga merupakan integrasi komperhensif dari berbagai proses bisnis pertambangan dari hulu dan hilir yang melibatkan lima kementerian,” kata Arifin dalam Launching Impelementasi Komditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).
Arifin mencontohkan, salah satu cara yang dilakukan oleh pengusaha untuk mengelabui pemerintah dengan menyalahagunakan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) untuk perusahaanya.
“Sebagai informasi, implementasi sistem ini untuk komoditas batubara telah mendeteksi beberapa modus berupa penggunaan NTPN yang tidak valid, penggunaan NTPN yang berkali-kali, kemudian jangka waktu penggunaan NTPN yang tidak wajar dan penghindaran PNBP berupa NTPN lokal yang digunakan untuk ekspor,” jelas Arifin.
Melalui implementasi Simbara yang sudah memasukan komoditas batubara, nikel dan timah di dalamnya dapat membawa kebaikan bagi stakeholder melalui peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan efisiensi operasional, penguatan transparansi dan akuntabilitas serta memberikan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan.
“Kementerian ESDM menargetkan untuk menyelesaikan sistem minerba ONE dalam bulan Oktober di tahun 2024 ini sehingga sistem yang ada kita menjadi lebih baik dan lebih lengkap,” jelasnnya.
