JAKARTA, BN NASIONAL – Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pemanfaatan energi nuklir sebagai salah satu solusi transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
Langkah konkret ini diwujudkan melalui pembentukan Komite Pelaksanaan Energi Nuklir (KP2EN) yang didukung oleh draft Peraturan Presiden (Perpres) terkait.
” Telah disusun draft Perpres tentang Komite Pelaksanaan Energi Nuklir dan telah dilakukan sosialisasi serta diskusi mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi,” kata Bahlil saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (2/12/2024).
Menurutnya, penggunaan energi nuklir adalah langkah strategis untuk menurunkan biaya produksi listrik sekaligus mencapai target NZE. Pemerintah menargetkan PLTN dapat mulai beroperasi pada 2032 dengan kapasitas awal 250-300 MW secara bertahap.
“Tahap awal tidak dalam skala besar, mungkin spot-spot 250-300 MW, tapi ke depan akan kami kembangkan ke skala yang lebih bagus,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan bahwa pembahasan regulasi terkait energi nuklir akan diprioritaskan mulai 2025.
“Kami mulai fokus membahas aturan terkait nuklir karena 2032 dalam propgram itu kami berpikir bukan baru mulai tapi kalau bisa sudah ada yang jalan sudah lebih baik,” tegasnya.
Pemerintah meyakini bahwa energi nuklir memiliki potensi besar untuk mendukung sistem kelistrikan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Upaya ini juga sejalan dengan agenda global dalam mengurangi emisi karbon dan menjaga ketahanan energi nasional di masa depan.
Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor energi sekaligus memperkuat komitmennya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
