JAKARTA, BN NASIONAL – Indonesia dan Arab Saudi resmi menandatangani kesepakatan strategis di sektor sumber daya mineral untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas tambang nasional.
Penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Industri dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef.
Selain penandatanganan dokumen, kedua menteri juga menggelar pertemuan bilateral untuk merumuskan arah kerja sama jangka panjang di sektor pertambangan. Menteri Bahlil menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan geopolitik dan transisi energi global.
“Mineral menjadi salah satu kunci masa depan energi. Karena itu, kolaborasi semacam ini sangat krusial,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, dikutip Senin (21/4/2025).
Ia menyebut sejumlah komoditas strategis yang masuk dalam ruang lingkup kerja sama, seperti nikel, bauksit, timah, tembaga, emas-perak, hingga besi. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong proses hilirisasi, transfer teknologi, serta pembukaan lapangan kerja baru di sektor pertambangan.
Antusiasme tinggi juga datang dari pihak Arab Saudi. Selain menjajaki peluang investasi, Saudi juga melihat kerja sama ini sebagai bagian dari agenda besar transformasi ekonomi mereka.
“Kami memiliki tiga prioritas utama: meningkatkan impor produk pertambangan, memperkuat rantai pasok industri mineral, dan menjalin kemitraan dalam perdagangan serta investasi,” ujar Menteri Bandar.
Ia juga menyoroti peran penting Forum Mineral Masa Depan (Future Minerals Forum) sebagai ruang strategis bagi para pemangku kepentingan global untuk mendorong kolaborasi sektor mineral. Menurutnya, kerja sama dengan Indonesia ini sangat sejalan dengan Visi 2030 Arab Saudi, yang menempatkan sektor tambang sebagai salah satu penggerak utama diversifikasi ekonomi pasca-minyak.
Arab Saudi kini tengah fokus mengembangkan potensi mineral seperti emas, fosfat, bauksit, dan logam tanah jarang. Melalui strategi ini, Riyadh berharap bisa membangun industri pertambangan berkelanjutan dan menarik lebih banyak investasi asing.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat daya saing sektor industri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Namun, pendekatan yang lebih fleksibel mulai diterapkan demi menarik minat investor global.
Langkah ini dinilai sejalan dengan visi hilirisasi Presiden RI Prabowo Subianto, yang mendorong peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri.
MSP antara Indonesia dan Arab Saudi mencakup berbagai aspek, mulai dari eksplorasi, pemanfaatan sumber daya, pengembangan industri, hingga penerapan teknologi modern dalam pertambangan. Kesepakatan ini juga merupakan kelanjutan dari MSP di bidang energi yang ditandatangani pada November 2022 dan mulai berlaku sejak Juni 2023.
Kedua negara menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan kerja sama ini melalui koordinasi lintas kementerian dan menjamin kepastian usaha bagi pelaku industri di kedua belah pihak.
