JAKARTA, BN NASIONAL – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terus memperkuat pengawasan internal di tubuh Kepolisian melalui kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja yang digelar di Gedung Presisi Polri lantai 10 pada Selasa (15/7/2025). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada Kabid Propam Polda se-Indonesia.
Anev yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 17.00 WIB ini diikuti seluruh jajaran Bidang Propam Polda dari seluruh Indonesia. Para pejabat utama Divpropam turut hadir dan menyampaikan sejumlah arahan strategis guna memperkuat sistem pengawasan yang profesional dan berintegritas.
Kepala Divisi Propam Polri, Irjen. Pol. Abdul Karim, menegaskan pentingnya nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Ia juga menekankan pentingnya kemampuan adaptif terhadap perubahan serta sinergi lintas unit.
“Seluruh personel harus adaptif terhadap dinamika tugas dan meningkatkan sinergitas antar unit pengawasan, baik di tingkat pusat maupun kewilayahan,” ujarnya.
Kepala Biro Paminal, Brigjen Pol Yudo Hermanto, menyoroti efektivitas pengawasan melekat terhadap anggota serta strategi pembinaan berkelanjutan dalam mencegah pelanggaran.
Yudo menekankan strategi pencegahan melalui pembinaan berkelanjutan sebagai langkah kunci dalam menjaga integritas dan profesionalisme personel.
Sementara itu, Kepala Biro Provos, Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak, menyampaikan peran strategis Provos sebagai ujung tombak penegakan disiplin dan tata tertib di lapangan. Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran aktif Provos di setiap satuan kerja.
Selain itu, Kepala Biro Wabprof, Brigjen Pol Agus Wijayanto, melalui Sesro Wabprof Kombes Pol Armaini, menyampaikan dorongan peningkatan kapasitas dalam penanganan pelanggaran kode etik profesi Polri agar sidang kode etik berjalan objektif dan transparan.
Melalui forum Anev ini, Propam Polri menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pengawasan internal yang modern, terpercaya, dan berkeadilan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih responsif.
