JAKARTA, BN NASIONAL
Komoditas timah terus menjadi perhatian pemerintah dan DPR RI. Pasalnya, timah sudah sejak dulu menjadi tulang punggung perekonomian di Provinsi Bangka Belitung.
Komisi VII DPR RI tak henti-hentinya mendorong kepada pemerintah untuk melakukan hilirisasi timah agar dapat meningkatkan nilai tambah dan memacu ekspor.
Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi menilai, hilirisasi yang menjadi program andalan pemerintah saat ini belum dapat berjalan maksimal dan belum bisa berkembang. Salah satu penyebabnya adalah pungutan pajak.
“Problemnya adalah regulasi fiskal yang sekaligus tidak mendukung hilirisasi itu sendiri. Kita ketahui, barang-barang setengah jadi seperti Nickel Ingot, Nickel Pig Iron (NPI), masih d ipungut Ppn 11%. Hal ini justru lebih mahal ketimbang mendapatkan produk dari luar negeri. Jadi menurut saya, mungkin saja orang pajak bilang ‘itukan bisa restitusi?’ tapi bagi saya hal itu tidak menarik. Solusinya ya Ppn 11% yang d ihapus saja,” kata Bambang Haryadi, Rabu (13/03/2024).
Senada dengan itu, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan, PT Timah Tbk saat ini sedang d ilanda persoalan menejerial dan internal hingga kasus hukum.
Ia berharap, adanya titik keseimbangan baru, sehingga perekonomian masyarakat bisa kembali normal dan juga tumbuh.
“Kami (Komisi VII DPR RI) berpesan bahwa persoalan yang sedang terjadi tidak berimplikasi terhadap kontribusi dan persoalan ekonomi masyarakat, seperti yang terjadi di Bangka Belitung,” kata BPJ sapaan akrabnya.
“Kita lihat sejak proses penegakan hukum ini berjalan, justru ekonomi Bangka Belitung anjlok. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya ekspor timah pada 2 bulan terakhir ini,” tambahnya.
BPJ menambahkan, bahwa daerah penghasil timah terbesar di Indonesia ini terancam kolaps. Hal ini d ikarenakan timah sudah menjadi tulang punggung perekonomian di sana.
“Sejauh ini Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan hilirisasi timah menjadi tin ingot atau timah batangan. Makanya, jika larangan ekspor timah memang d iberlakukan, maka hal tersebut sangatlah tidak tepat,” ujarnya.
Ancaman Kolaps Ekonomi Bangka Belitung
Bambang Patijaya mengungkapkan kekhawatirannya atas potensi kolaps ekonomi di Bangka Belitung. Hal ini d ipicu oleh larangan ekspor timah yang d iberlakukan pemerintah dalam dua bulan terakhir.
“Daerah penghasil timah terbesar di Indonesia ini terancam kolaps. Melihat pemerintah terus memberikan kebijakan larangan ekspor timah. Pasalnya, timah sudah menjadi tulang punggung perekonomian di sana,” kata BPJ.
Ia menegaskan, bahwa Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan hilirisasi timah menjadi tin ingot atau timah batangan. Oleh karena itu, larangan ekspor timah d ianggap tidak tepat dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
“Sejauh ini Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan hilirisasi timah menjadi tin ingot atau timah batangan. Makanya, jika larangan ekspor timah memang d iberlakukan, maka hal tersebut sangatlah tidak tepat,” ujarnya.*[]
