Jakarta, BN Nasional – Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menilai untuk memberantas pertambangan ilegal perlu dibentuk tim khusus langsung dari Presiden RI Joko Widodo, sebab peran TNI-Polri dan KPK dinilai masih kurang efektif untuk memberantas tambang ilegal.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai, Presiden harus turun tangan, karena banyak inkonsistensi peraturan dalam kasus pertambangan, terutama dalam pemborongan pemilik izin yang selalu bersengketa di lokasi pertambangan yang membuat orang-orang yang nakal memanfaatkan celah tersebut untuk penambangan ilegal.
“Jadi ini harus dibentuk tim kepresidenan untuk membereskan semua ini. Tidak cukup hanya sektoral Polri, TNI,atau KPK, nggak bisa, ini harus tim Kepresidenan untuk menyelesaikan itu,” kata Boyamin.
Boyamin kemudian menyinggung aturan pengisian posisi Dirjen Minerba. Yang seharusnya bisa diisi dari kalangan profesional kata Boyamin, tetapi dalam aturan dikunci harus pegawai negeri sipil (PNS).
“Misalnya terkait juga yang terakhir mau pensiunnya Dirjen Minerba, harusnya itu bisa profesional tapi dikunci harus hanya PNS, itu saja sudah timbul masalah nanti karena salah satu sumber masalah tidak konsistennya ESDM dalam menangani sengketa-sengketa tambang,” katanya.
Boyamin menyampaikan bukan saja oknum TNI-Polri melainkan oknum-oknum lainnya juga terlibat dalam kasus tambang ilegal. Sehingga Boyamin menilai, pembentukan tim kepresidenan dinilai sebagai salah satu langkah yang tepat dilakukan untuk memberantas tambang ilegal.
“Jadi tidak cukup imbauan Pak Presiden hanya mengimbau TNI-Polri untuk menghapus ilegal mining. Karena bukan hanya oknum TNI Polri, banyak yang lain lain terlibat juga. Jadi harus semua sektor diurusi jadi tim Kepresidenan, tidak cukup juga hanya menteri menurut saya,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta TNI-Polri menindak ekspor dan pertambangan ilegal. Jokowi menyebut ekspor ilegal mengganggu proses hilirisasi.
“Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu, dan tugas TNI-Polri ada di situ,” kata Jokowi, Rabu (8/2/2023).
Jokowi mengatakan ekspor ilegal berdampak terhadap penerimaan negara yang berkurang. Menurut Jokowi, aparat sudah tahu tugas yang harus dilakukan terkait ekspor ilegal tersebut.
“Kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. Sehingga tugas TNI Polri. Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya. Dan saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan,” kata Jokowi. (Louis)
