JAKARTA, BN NASIONAL
Unit Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan beberapa alasan mengapa target peningkatan produksi minyak nasional tidak tercapai.
Pemerintah telah menetapkan target produksi minyak nasional sebesar 605 ribu barel per hari (BOPD) pada tahun 2023. Namun, angka tersebut tidak memenuhi target yang tercantum dalam APBN sebesar 660 ribu BOPD maupun target Work Program & Budget (WP&B). Ini juga d isusun bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebesar 621 ribu BOPD.
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, menyatakan bahwa beberapa kendala menghambat pencapaian target produksi minyak tahun lalu. Salah satunya adalah keterlambatan proyek yang menyebabkan penurunan produksi sebesar 6.100 BOPD.
“Keterlambatan proyek mengakibatkan penurunan produksi sebesar 6.100 BOPD. Selain itu, kami menghadapi masalah dengan entry rate yang mengurangi 5.400 BOPD,” ujar Dwi. Ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada Rabu (13/3/2024).
Selain itu, beberapa peralatan juga mengalami gangguan operasional, baik itu shutdown yang d irencanakan maupun yang tidak d irencanakan. Gangguan operasional ini menyebabkan penurunan produksi sebesar 4.700 BOPD.
“Shutdown yang tidak d irencanakan, kebocoran pipa, dan gangguan kelistrikan terjadi di PHE OSES, PHE ONWJ dan beberapa tempat lainnya,” tambahnya.
Terkait dengan keselamatan kerja, Dwi berharap agar insiden safety stand down tidak terjadi lagi di masa mendatang dengan melakukan pengetatan dan perbaikan pada audit Health, Security, and Environment (HSE) oleh KKKS.
“Kami juga menghadapi safety stand down yang mengakibatkan penurunan produksi sebesar 3.000 BOPD. Selain itu, beberapa tempat mengalami permintaan rendah karena produksi tidak dapat d ioptimalkan, termasuk kondensat yang menyertainya,” jelas Dwi.
Dwi melanjutkan, tantangan bagi industri hulu migas sepanjang tahun 2023 juga terkait dengan ketersediaan rig. Banyak rig yang tidak aktif, terutama rig darat. Oleh karena itu, SKK Migas berencana untuk mengimpor rig dari luar negeri untuk digunakan dalam pengeboran sumur minyak di Indonesia.
“Kami berupaya untuk mengimpor rig dari luar negeri sampai produksi dalam negeri dapat menggantikannya,” tambahnya.
Dia juga menyebutkan bahwa beberapa wilayah kerja migas mengalami banjir pada awal tahun yang mengakibatkan penundaan produksi.
“Banjir melanda banyak sumur KKKS, terutama di Rokan dan Sumatra Selatan,” jelasnya.
Di sisi lain, KKKS sepanjang tahun 2023 juga masih terbebani oleh pungutan non-tax revenue (PNBP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk kegiatan eksplorasi migas di laut lepas.
“Pungutan PNBP dalam bentuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sangat memberatkan KKKS dan berdampak pada rendahnya investasi eksplorasi hulu migas,” kata Dwi.
SKK Migas terus berupaya agar pungutan PNBP tidak d iterapkan pada kegiatan eksplorasi, tetapi hanya setelah blok migas tersebut berproduksi.
“Kami telah beberapa kali menyampaikan agar pungutan PNBP untuk kegiatan eksplorasi d ihapus,” ujarnya.
Masalah lainnya juga berasal dari tumpang tindih lahan dengan fasilitas minyak dan gas bumi, terutama di area BUMN seperti PT Bukit Asam Tbk, PalmCo, dan Refinery Unit (RU) V Balikpapan.
Untuk mengatasi masalah ini, SKK Migas telah bekerja sama dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), dan Kementerian Pertanian.
“Kami berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan. Selain itu, juga terdapat tumpang tindih dengan kawasan konservasi,” tambahnya.*[]
