JAKARTA, BN NASIONAL
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa impor beras melalui Perum Bulog tidak melebihi 5 persen dari total kebutuhan nasional. Saat berkunjung ke Kompleks Pergudangan Bulog Laende d i Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Presiden Jokowi menyatakan bahwa impor beras d iperlukan untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.
“Dari total kebutuhan beras kita, tidak sampai lima persen harus d iimpor. Kita impor dari Vietnam, Thailand, bahkan Kamboja dan Pakistan,” ungkap Presiden Jokowi, Senin (13/5/24).
Dalam kunjungannya tersebut, Presiden memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional, sambil menyalurkan bantuan beras cadangan kepada keluarga penerima manfaat.
“Penyaluran bantuan beras 10 kilogram setiap bulan akan terus berlanjut hingga Juni, dan kita berharap dapat d iperpanjang hingga Desember, tergantung pada ketersediaan APBN,” tambahnya.
Presiden menjelaskan bahwa langkah ini adalah tanggapan pemerintah terhadap kenaikan harga beras yang d ipicu oleh inflasi pangan global. Meskipun begitu, harga beras di Indonesia masih lebih stabil d ibandingkan dengan negara lain yang mengalami kenaikan hingga 50 persen.
Namun, menjaga keseimbangan harga beras adalah tantangan yang kompleks, karena perlu memperhatikan kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen.
“Memang sulit menjaga harga beras. Jika harganya tinggi, masyarakat pasti protes, tetapi petani senang. Namun jika harga d iturunkan dengan impor, petani akan merugi,” jelas Presiden.
Distribusi bantuan beras 10 kilogram ini d iharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang merasakan dampak kenaikan harga.
Hingga awal Mei 2024, realisasi impor beras mencapai 1,3 juta ton dari kuota total 3,6 juta ton, yang merupakan sekitar 4,1 persen dari total kebutuhan beras di Indonesia pada tahun tersebut.**
(Sumber : Antaranews)
