JAKARTA, BN NASIONAL – Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS), Restu Widiyantoro, mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama dalam program kerja 100 hari pertama kepemimpinannya sejak 2 Mei 2025 adalah penguatan pengamanan wilayah tambang. Hal ini dilakukan untuk menekan praktik penambangan ilegal yang masih marak di area Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik perusahaan.
“Salah satu konsen kami yang utama atau kalau kita sebut program jangka pendek atau program 100 hari memang salah satu titik berat kami untuk mengefektifkan pengamanan,” kata Restu dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Ia menekankan bahwa selama ini terdapat banyak titik rawan yang menjadi celah bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab masuk ke wilayah tambang tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, kerja sama lintas unit terus ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan di lapangan.
“Memang betul soalnya ini banyak bocornya dan banyak tersedia jalur untuk orang lain keluar masuk ke wilayah di IUP kami tanpa terdeteksi oleh kami. Tapi sekarang kerja sama dengan unit-unit lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kalau dari persentase dari sebelumnya sangat minim, kami coba tingkatkan minimal 30 persen dari wilayah di IUP kita bisa aman dari kegiatan-kegiatan yang ilegal,” jelasnya.
Restu menambahkan, pengamanan yang lebih efektif ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi akan terus ditingkatkan seiring perkembangan dan evaluasi di lapangan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan operasi yang lebih kondusif dan legal sesuai aturan yang berlaku.
Senada dengan itu, Direktur Operasi dan Produksi PT Timah, Nur Adi Kuncoro, menegaskan bahwa pengamanan wilayah menjadi perhatian serius manajemen, khususnya di wilayah-wilayah operasional seperti Bangka, Belitung, dan Kundur.
“Berikutnya adalah pengamanan wilayah, juga yang disampaikan Pak Dirut. Tentunya ini menjadi konsen kita agar perolehan bijih kita bisa lebih bagus dengan meningkatkan pola pengamanan di wilayah IUP, baik di wilayah darat, di Bangka, Belitung, dan Kundur,” ujar Nur Adi.
