JAKARTA, BN NASIONAL
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan BBM subsidi dan kompensasi negara menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi yang ditujukan bagi konsumen pengguna.
Kepala BPH Migas Erika Retowati mengatakan, meningkatnya kebutuhan BBM suatu daerah menunjukkan perekonomian daerah tersebut yang kian menggeliat.
“BBM dapat menggerakan sektor ekonomi, seperti sektor pariwisata dan diikuti sektor UMKM, nelayan hingga petani. Sektor inilah yang kami harus layani. BBM subsidi yang dapat dijangkau masyarakat dengan mudah,” kata Erika saat Sinergi dengan DPR RI di Jawa Barat dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (6/5/2024).
Menurut Erika, pihaknya melakukan pengawasan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan BBM subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak. Untuk itu, BPH Migas membutuhkan bantuan masyarakat dalam pengawasan, agar BBM subisidi tepat sasaran.
“Jika masyarakat menemukan penyalahgunaan BBM subsidi dapat melaporkan ke Helpdesk BPH Migas di Nomor WhatsApp 081230000136,” ujarnya.
Sementara, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan, untuk menjamin subsidi dan kompensasi negara tepat sasaran dan masyarakat mudah mendapatkan BBM, BPH Migas telah merilis Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite).
“Untuk mempermudah Bapak dan Ibu dalam mendapatkan BBM Subsidi kami telah memfasilitasi dan mempermudah dengan menggunakan Surat Rekomendasi. Surat ini dapat digunakan untuk berbagai sektor seperti nelayan, petani, hingga UMKM,” jelas Wahyudi.
Senada dengan hal itu, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menjelaskan subsidi dan kompensasi untuk BBM menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“BBM Subsidi ini menggunakan uang negara, jadi harus tepat sasaran dan tepat volume. Sehingga, penggunaannya juga dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya saat ditemui di Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (1/5/24).
Selain itu, BPH Migas juga melakukan pemantauan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat yang sedang membeli BBM di salah satu SPBU.
“Kami mendengarkan masukan dan saran dari masyarakat mengenai penggunaan QR code untuk mendapatkan BBM Subsidi. Tentu jika ada kesulitan bagi masyarakat kami sarankan kepada SPBU terkait untuk dapat memperbaiki sistemnya, agar masyarakat terlayani dengan baik,” jelas Erika.
Sementara, Wahyudi Anas mengungkapkan, dari hasil pemantauan di SPBU, ditemui salah satu supir truk yang menggunakan lebih dari satu QR Code untuk membeli BBM subsidi.
“Dengan indikasi temuan QR Code lebih dari satu ini, diharapkan Badan Usaha Penugasan mengingatkan dan memberikan edukasi kepada operator yang bertugas.Harus lebih memperhatikan kesesuaian nomor polisi yang terdaftar dalam QR Code dan nomor polisi yang ada di kendaraan,” ujar Wahyudi.**