JAKARTA, BN NASIONAL
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mendukung kolaborasi dengan para pakar energi untuk capai target Net Zero Emission (NZE) 2060.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menyatakan apresiasi terhadap semua pihak yang terlibat dalam transisi energi.
Transisi ini memerlukan transformasi infrastruktur yang signifikan di sektor ketenagalistrikan, terutama di negara berkembang yang masih sangat tergantung pada energi fosil.
“Oleh karena itu, kami bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batubara,” kata Arifin saat berbicara dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023 di Jakarta, Senin (18/9/2023).
Untuk mendukung transformasi infrastruktur ketenagalistrikan ini, Pemerintah Indonesia berencana membangun sekitar 700 Giga Watt (GW) pembangkit energi terbarukan.
“Indonesia berkomitmen untuk membangun sekitar 700 GW pembangkit listrik energi terbarukan guna memenuhi kebutuhan listrik yang di perkirakan mencapai 1.942 TWh pada tahun 2060,” jelas Arifin.
Selain itu, untuk mencapai target transisi energi yang lebih berkelanjutan, pemerintah telah merancang serangkaian strategi, termasuk peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga mencapai 20,9 GW pada tahun 2030.
Kemungkinan akan di ikuti oleh pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dengan kapasitas 2037, peningkatan maksimum pengembangan panas bumi hingga 22 GW, komersialisasi energi nuklir tahun 2039, peningkatan hingga 31 GW pada tahun 2060.
Ada pula pengembangan sistem penyimpanan energi berbasis pompa (Pump Storage) pada tahun 2025 dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai (Battery Energy Storage System/BESS) pada tahun 2034.
Dalam rangka melakukan dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan, pemerintah akan mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.
Diperkirakan ini bakal mencapai 20,9 GW hingga tahun 2030, sambil menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga batu bara.
Selain itu, rencana mencakup konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi gas di 47 lokasi dengan total kapasitas 3.217 MW. Ditambah juga program pembakaran biomassa di 113 pembangkit listrik tenaga uap eksisting dengan total kapasitas 19 GW.
Alokasi dana untuk pengeboran di 20 wilayah kerja panas bumi dengan potensi mencapai 683 MW untuk mengurangi risiko di sektor panas bumi.
“Setelah tahun 2030, kami tidak akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga batubara lagi. Selanjutnya, setelah tahun 2030, tambahan pembangkit listrik hanya akan berasal dari energi terbarukan. Pada tahun 2058, kami berencana mengakhiri penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara,” tegas Arifin.
Dengan upaya ini, Pemerintah Indonesia menekankan komitmen yang kuat terhadap perubahan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan dan berkontribusi positif dalam mengurangi emisi karbon serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Ini adalah langkah penting dalam arah menuju ekonomi berkelanjutan yang merawat bumi dan merespons seruan global untuk memerangi perubahan iklim.
Semua upaya ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengambil keuntungan dari sumber daya alamnya yang kaya seperti matahari, angin, dan panas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi.(*)
