JAKARTA, BN NASIONAL – Direktur Utama PT Timah (TINS) Restu Widiyantoro mengaku saat ini perusahaan tidak lagi dikendalikan oleh PT Timah secara langsung.
Hal ini diungkapkan Restu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/5/2025) saat memaparkan terkait situasi dan kondisi aktivitas penambangan ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
“Ini ada beberapa gambar yang kami sajikan sebagai gambaran bahwa luar biasa kondisi yang sekarang dihadapi terutama sejak ada kasus Harvey Moeis dan kawan-kawan. Jadi memang sekarang hampir operasional perusahaan dikendalikan bukan oleh PT Timah secara langsung. Ini kami akui dan menjadi kewajiban kami nanti,” kata Restu.
Dalam paparannya, Restu menjabarkan terdapat sebanyak 5.121 tambang ilegal di Bangka Belitung yang terdiri dari, Darat Bangka sebanyak 1.107, Laut Bangka sebanyak 3.806, dan Darat Belitung sebanyak 208.
Namun, dari sekian banyaknya tambang ilegal yang beroperasi di dalam IUP PT Timah, hanya 575 penertiban yang dilakukan perusahaan baik di darat maupun laut.
“Jadi, di dalam tabel juga kami sajikan sudah banyak ratusan kali kita melakukan tindakan-tindakan penertiban, kemudian penenggelaman kapal-kapal ponton yang ilegal, tetapi jumlahnya bukan berkurang, tapi bertambah,” jelas Restu.
Selain itu, Restu juga menyebut bahwa pihak yang melakukan kerja sama selama ini dengan perusahaan sebagian besar merupakan ilegal, namun berselimut dibalik rakyat.
“Sebagian besar stakeholder atau orang-orang yang membantu bekerja bersama kami di PT Timah itu dikategorikan ilegal, tapi itu oleh rakyat, sehingga tidak mungkin dilakukan (penghentian),” ujarnya.
PT Timah sendiri setelah melakukan komunikasi dengan beberapa pihak, akan melakuan pengoperasionalan melalui metode lewat koperasi.
“Sehingga tadi kami sudah diarahkan beberapa hal, seperti menggunakan metode pengoperasionalan melalui koperasi, itu luar biasa,” katanya.
