Jakarta, BN Nasional – Pemerintah terus berupaya melanjutkan peluang pendanaan lingkungan hidup. Peluang pendanaan tersebut dapat mendukung pencapaian komitmen Indonesia, terutama terkait target Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) pada tahun 2030 melalui pengurangan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 31,89% dengan sumber daya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional.
Optimalisasi berbagai peluang tersebut perlu didukung dengan sinergi, integrasi, dan kerja sama antar pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah melalui kolaborasi kebijakan, program, dan pendanaan.
Untuk itu, Pemerintah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Tahun 2022 dengan tema Penguatan Aksi Bersama Untuk Pendanaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, pada tanggal 21-22 Desember 2022.
“Pemerintah pada tahun 2018 membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan fungsinya adalah sebagai kendara pembiayaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dananya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakernas Komite BPDLH tahun 2022 dengan tema ‘Penguatan Aksi Bersama Untuk Pendanaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan’, Kamis, (22/12/2022).
Sejumlah strategi pengurangan emisi yang akan dibahas dalam rakernas tersebut mencakup beberapa sektor mulai dari kehutanan, energi sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri sampah atau limbah, transportasi, pertanian, kelautan, serta perikanan.
“BPDLH dapat menjembatani hasil COP27 di Sharm El-Sheikh dan juga hasil dari KTT G20 di Bali. Dana yg sudah ada jumlahnya mencapai USD968.6 juta atau Rp14,52 triliun yang bersumber dari dana reboisasi kehutanan, Global Enviromental Facility, Bank Dunia, Ford Foundation, dan sebagainya,” jelas Airlangga.
Turut hadir Presiden RI Joko Widodo menyampaikan arahan terkait dengan pengelolaan limbah atau sampah serta pengembangan tanaman mangrove. Komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu untuk terus didorong agar upaya perbaikan dan rehabilitasi yang dilakukan berjalan optimal.
“Untuk awal menurut saya urusan sampah menjadi prioritas, sehingga kalau anggaran di badan ini ada tolong di push untuk urusan sampah diselesaikan sehingga sampah tidak lari ke laut, sampah tidak lari ke sungai, sampah tidak jadi kotoran sebuah kota. Yang kedua berkaitan lagi dengan lingkungan hidup, kehutanan, karena mangrove ini betul-betul bisa mereduksi 8-12 kali lipat dibandingkan hutan biasa, sehingga dampaknya langsung kelihatan,” kata Presiden Jokowi. (Louis)
