JAKARTA, BN NASIONAL
Kondisi perekonomian di Bangka Belitung tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ini terlihat dari turunya nilai ekspor pada Januari 2024 mencapai 82,55 persen atau hanya US$29,79 juta dolar. Berbeda jauh d ibandingkan dengan Desember 2023 sebesar US$170,64 juta.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bangka Belitung, turunya ekspor d iakibatkan tidak adanya ekspor timah selama bulan Januari 2024 yang menjadi komoditas utama.
Merespon hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya bersuara lantang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan D irektur Jenderal (D irjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Bambang mengatakan, Provinsi Bangka Belitung merupakan penghasil timah di Indonesia dan sebagai lex specialis dengan kontribusi 95 persen terhadap Indonesia dari produksi timah, dan sisanya 5 persen dari Kerpulauan Riau.
“Fakta hari ini situasi perekonomian hancur babak belur di Bangka Belitung, terkait apa? karena salah satu komoditas utamanya yaitu timah sedang mengalami turbulance,” kata Bambang saat RDP dengan D irjen Minerba, Selasa (19/03/2024).
Menurut Bambang, permasalahan hukum yang sedang menimpa komoditas timah tidak dapat d ijadikan alasan, namun terdapat permasalahan teknis lainnya.
“Pada saat ini pertimahan tidak bergerak karena Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertimahan itu sangat minim d ikeluarkan d ibandingkan tahun 2023, 2022, 2021 yang luar biasa,” jelas Bambang.
Dengan minimnya RKAB yang d ikeluarkan oleh Kementerian ESDM, Bambang mendorong PT Timah Tbk yang telah mendapatkan RKAB untuk bisa meningkatkan produksi.
“Kami dengar hanya segelintir saja perusahaan selain PT Timah yang mendapatkan RKAB. Pertama kami mendorong kepada PT Timah untuk meningkatkan kapasitasnya di dalam bagaimana menyerap timah masyarakat yang ada di IUPnya dan timah yang ada di luar IUP PT Timah ini juga harus d iperhatikan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Suswantono mengatakan, masih banyak pelaku usaha pertambangan di Bangka Belitung yang belum melengkapi syarat adminstrasi.
“Terkait masalah timah di Bangka Belitung yang saat ini ekonominya hancur turun 82 persen, kami juga menyadari dari temen-temen perusahaan timah ini sepertinya kesulitan untuk melengkapi RKAB,” kata Bambang,*[]
