Jakarta, BN Nasional – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Bank Indonesia (BI) bersama perbankan, terutama himpunan bank negara (Himbara) untuk mengawal dan mendampingi instansi pemerintah dan pemerintah daerah agar segera masuk ke dalam sistem kartu kredit pemerintah (KKP) domestik.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam peluncuran KKP Domestik dan QR Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara di Gedung BI, Jakarta, Senin (29/8/2022).
“Mengenai KKP, saya minta Pak Gubernur BI, kemudian perbankan utamanya Himbara betul-betul mendampingi, mengawal baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten, pemerintah kota untuk segera masuk ke sistem ini, platform ini,” kata Jokowi.
Jokowi berharap terjadi kecepatan pembayaran, tanpa ada lagi penundaan pembayaran dengan adanya ekosistem pembayaran dengan KKP Domestik.
“Sehingga terjadi kecepatan. kecepatan pembayaran mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita,” ujar Jokowi.
Lebih lanjut Jokowi menegaskan, saat ini perkembangan ekonomi digital berada dalam kecepatan yang luar biasa. Hal itu terlihat dari regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi tersebut.
“Perkembangan ekonomi digital saat ini betul-betul berada pada kecepatan yang luar biasa. Teknologinya muncul duluan regulasinya kebingungan mengikuti dan ini terjadi di semua negara,” terang Jokowi.
Untuk itu, Jokwoi mengapresiasi KKP domestik dan QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Kedua sistem platform pembayaran digital ini membuktikan Indonesia mampu mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi.
“Bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. artinya kita ini tidak ketinggalan amat,” tegas Jokowi.