JAKARTA, BN NASIONAL – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan tambahan subsidi listrik untuk tahun 2026 dengan besaran mencapai Rp104,97 triliun.
Usulan ini mempertimbangkan berbagai variabel makroekonomi seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah (ICP), serta inflasi yang telah ditetapkan dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026.
“Untuk tahun 2026, kita sudah mendapatkan kebijakan subsidi yang dituangkan dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Subsidi listrik akan diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan, mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu dalam Rapat dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (30/6/2025).
Menurut Jisman, proyeksi subsidi yang diusulkan berada dalam rentang Rp97,37 triliun hingga Rp104,97 triliun, bergantung pada variabel makro seperti kurs rupiah antara Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS, ICP antara USD 60–80 per barel, dan inflasi 1,5–3,5 persen.
“Kita usulkan total subsidi itu sesuai dengan rentang asumsinya antara Rp97,37-Rp104,97 triliun,” kata Jisman.
Target subsidi tersebut akan menjangkau sekitar 44,88 juta pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA, serta pelanggan dari golongan bisnis kecil, industri kecil, dan sosial.
Lebih lanjut, Jisman menjelaskan bahwa pada 2026 terjadi proyeksi kenaikan penjualan listrik sebesar 11,6 persen, dari sekitar 73,1 TWh pada 2025 menjadi 81 TWh. Sementara itu, biaya bahan bakar diperkirakan melonjak hingga 18,9 persen karena pengaruh fluktuasi kurs dan ICP.
“Di 2025 ada Rp92 triliun, dan 2026 Rp228 triliun untuk biaya bahan bakar tersebut. Jadi BPP totalnya itu antara Rp581,2 sampai dengan Rp610,1 triliun, atau Rp1.828 sampai Rp1.920 per KWh,” ungkapnya.
Adapun target total penjualan listrik pada 2026 ditetapkan sekitar 340 TWh.
