Jakarta, BN Nasional – Penerapan pajak karbon menjadi fokus utama di seluruh dunia sebagai salah satu upaya mencapai Net Zero Emission. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah dan para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, harus bekerja sama mencari solusi bersama agar penurunan emisi karbon dapat terwujud. Penggunaan pajak karbon sebagai salah satu cara untuk mengurangi emisi telah menjadi perbincangan yang relevan sekaligus memberikan keuntungan.
Menurutnya teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) menjadi solusi untuk mengatasi masalah emisi yang timbul dari penggunaan energi di Indonesia. Terlebih lagi, terdapat penelitian yang menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan atau reservoir yang dapat menampung hingga 400 Gigaton CO2.
“Kita harus mendorong penggunaan energi bersih. Kita harus dapat memanfaatkan sumber daya dalam negeri kita untuk mengurangi emisi karbon. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam menyimpan karbon karena kita memiliki teknologi CCUS dan reservoir yang masih kosong. Berdasarkan penelitian Rystad Energy, kita memiliki kapasitas hingga 400 gigaton CO2,” kata Arifin, Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Arifin menyadari kondisi ini telah menarik perhatian perusahaan-perusahaan besar di dunia. Perusahaan seperti Exxon, BP, dan Chevron sedang melakukan penelitian untuk menerapkan teknologi CCUS di Indonesia.
“Sudah banyak perusahaan yang ingin masuk. Exxon, Chevron, dan BP langsung mulai melihat manfaatnya, selain untuk menampung karbon, juga untuk mendorong perkembangan industri kita. Di masa depan, ini dapat digunakan untuk pertukaran karbon. Jadi, dari 400 gigaton tersebut, emisi Indonesia hingga tahun 2060 hanya akan memanfaatkan sekitar 25% saja. Saat ini kita sedang mengembangkan hal ini, dan jika dapat dilaksanakan dengan baik, kita dapat mengubah ancaman menjadi peluang,” jelas Arifin.
Ditambahkannya, Indonesia masih banyak industri yang menggunakan bahan bakar fosil, seperti batu bara dan minyak. Hal ini menjadi catatan penting agar upaya untuk meningkatkan produktivitas industri domestik tidak memberikan dampak serius terhadap lingkungan.
Ia menyadari bahwa jika tidak ada langkah yang signifikan, Indonesia akan merasakan dampaknya sendiri. Penerapan pajak karbon yang saat ini sedang direncanakan secara global akan berdampak pada persaingan produk Indonesia.
“Kami melihat ancaman terbesar adalah jika penerapan mekanisme karbon global diterapkan dan setiap negara menyetujui pajak karbon. Sebagai contoh, negara-negara Skandinavia saat ini telah menerapkan pajak karbon. Apa yang akan terjadi jika negara-negara lain tidak mengurangi emisinya? Industri yang menggunakan energi fosil akan terkena pajak. Hal ini akan membuat produksi kita kurang kompetitif di pasar internasional,” kata Arifin. (Louis/Rd)
