Konferensi Internasional Sepakat Membentuk Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia yang Digagas Indonesia

Bandung, BN Nasional  – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan konferensi internasional yang dihadiri pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, atau lembaga sejenis MPR/Consultative Assembly dari 15 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), serta Parliamentary Union of the OIC Members States/PUIC (Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam/OKI) dan Muslim World League (Liga Muslim Dunia), menyepakati dibentuknya Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia yang digagas oleh MPR Republik Indonesia dan akan bekerja sama dengan Perhimpunan Parlemen Negara-negara Anggota OKI (PUIC).

Kesepakatan diambil melalui musyawarah secara mufakat melalui sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid hingga dinihari, setelah masing-masing delegasi diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai pandangannya.

“Delegasi dari 15 negara anggota OKI bersama PUIC dan Liga Muslim Dunia akan tercatat dalam sejarah sebagai Deklarator Pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia. Kita juga telah membentuk Komite Khusus yang bertugas menyempurnakan berbagai kebutuhan teknis forum, seperti road map dan arah perjuangan, hingga kebutuhan teknis kesekretariatan, serta berbagai hal detail lainnya seperti yang mencakup anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” ujar Bamsoet usai sidang konferensi internasional pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, atau lembaga sejenis MPR/Consultative Assembly dari 15 negara anggota OKI di Bandung pada Rabu 26 Oktober 2022.

Baca juga  Kolaborasi Media dan Kemenag: Mengawal Transformasi Layanan dan Good Governance

Bamsoet menjelaskan, berbagai arah perjuangan forum yang baru dibentuk, sebetulnya sudah mulai tergambarkan dari berbagai pandangan yang disampaikan oleh masing-masing delegasi pada saat diberikan kesempatan selama 15 menit untuk menyampaikan pandangannya terhadap berbagai isu penting yang harus dihadapi secara bersama-sama oleh anggota forum. Misalnya, seluruh delegasi memiliki kesamaan pandangan untuk mendukung agar bangsa Palestina bisa mendapatkan kemerdekaan seutuhnya.

“Rata-rata delegasi juga menyoroti Islamophobia yang masih menyebar, khususnya bagi yang mengalami trauma akibat terjadinya tindak terorisme serta kekerasan berbasis agama. Hal ini sebagaimana disampaikan delegasi dari Mesir, Pakistan, Bahrain, Malaysia, dan Yordania. Ada juga yang membahas tentang pentingnya pemberdayaan perempuan sebagaimana disampaikan delegasi Maroko, Krisis Energi disampaikan oleh delegasi Bahrain, Perubahan iklim disampaikan oleh delegasi Iran, penghormatan atas kedaulatan sebuah negara bangsa sebagaimana disampaikan delegasi Aljazair, serta pembangunan berkelanjutan yang disampaikan delegasi Yordania, dan berbagai isu menarik lainnya yang nanti akan dielaborasi lebih jauh oleh Komite Khusus,” jelas Bamsoet.

Baca juga  Badan Geologi Temukan Sebaran 47 Komoditas Mineral Kritis di Indonesia

Ditambahkannya, para delegasi juga meyakini keberadaan forum ini nantinya tidak hanya dapat memperkuat ukhuwah islamiyah antar negara berpenduduk muslim, melainkan juga bisa menjadi cerminan islam yang rahmatan lil ‘alamin bagi negara-negara lainnya. Sekaligus bisa meningkatkan sektor ekonomi dan perdagangan antar berbagai negara anggota forum.

“Melalui forum ini kita bisa berjuang bersama-sama dengan berbagai lapisan rakyat dunia dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dunia. Terlebih pandemi Covid-19 juga telah mengajarkan tentang posisi sentral kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa selamat sendirian, makhluk yang hanya bisa selamat bila semua diselamatkan. Terbukti solusi pandemi bukanlah solusi individual, solusi pandemi adalah solusi bersama. Pandemi covid-19 mengajarkan kepada kita tentang pentingnya saling mengingatkan, saling membantu, dan saling mendisiplinkan. Semangat inilah yang akan ditanamkan dalam setiap keanggotan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia,” katanya.

Baca juga  Anggota Komisi II DPR RI Ingatkan PJ Kepala Daerah Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024