25.4 C
Jakarta

Korupsi SYL, Keluarga Diminta Kembalikan Rp2 Miliar

Published:

JAKARTA, BN NASIONAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) harus mengembalikan uang negara sebesar Rp2 miliar. Angka ini merupakan bagian dari total kerugian negara senilai Rp44 miliar terkait kasus korupsi yang melibatkan SYL selama menjabat periode 2019-2023.

“Total yang harus d ikembalikan oleh keluarga SYL kurang lebih Rp2 miliar dari seluruhnya yang berkaitan dengan kasus SYL sebesar Rp44 miliar,” kata Jaksa KPK Meyer Simanjuntak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (29/05/2024).

Meyer menyatakan bahwa pengembalian uang negara yang telah d inikmati keluarga SYL dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan tuntutan terhadap SYL.

“Yang terpenting, mudah-mudahan keuangan negara bisa segera d ikembalikan sehingga bisa d ipergunakan dengan sebaik-baiknya,” ucap Meyer dengan penuh harap d ikutip dari Antaranews.com.

Selama persidangan, terdapat perbedaan persepsi antara pejabat Kementerian Pertanian dan keluarga SYL. Para pejabat mengaku bahwa kebutuhan uang untuk keluarga SYL berasal dari permintaan dan paksaan, sementara keluarga SYL berdalih bahwa uang tersebut d iterima berdasarkan tawaran para pejabat Kementan.

Dalam sidang pemeriksaan saksi, Kemal Redindo, anak SYL, mengaku siap mengembalikan uang yang ia pakai dan nikmati dari anggaran Kementan dan hasil pemerasan SYL.

“Saya siap mengembalikan,” kata Dindo, sapaan akrab Kemal Redindo. Pengembalian uang ini merupakan inisiatif pribadi D indo dan belum ada penawaran dari KPK.

Beberapa sidang pemeriksaan saksi sebelumnya mengungkap bahwa D indo menggunakan uang Kementan untuk renovasi kamar, membeli aksesori mobil, dan tiket pesawat. Selain D indo, istri SYL, Ayun Sri Harahap, anak SYL, Indira Chunda Thita, dan cucu SYL, Andi Tenri Bilang (Bibie) juga menikmati aliran uang haram dari SYL.

Kasus ini mendakwa SYL melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi senilai Rp44,5 miliar antara 2020 hingga 2023. Pemerasan d ilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan D irektur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta, yang juga menjadi terdakwa. Keduanya berperan sebagai koordinator pengumpulan uang dari pejabat eselon I dan jajaran lainnya untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

SYL d idakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah d iubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pemberantasan korupsi di tanah air terus menjadi perjuangan yang berat dan penuh emosi. Setiap langkah kecil, seperti pengembalian uang haram ini, adalah langkah menuju keadilan yang lebih besar bagi masyarakat.**

Related articles

Recent articles

spot_img