JAKARTA, BN NASIONAL
Dony Maryadi Oekon, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, membuka data perusahaan yang terlibat dalam tambang ilegal. “Kita punya data lengkap. Akan kami bahas satu per satu,” ujar Dony di DPR RI, Rabu.
Panja Tambang Ilegal d ibentuk untuk menertibkan industri pertambangan. “Banyak operasi tanpa izin yang merugikan negara. Ini target kami,” lanjut Dony.
Pada 2022, Kementerian ESDM mencatat 2.741 kasus PETI. Dari jumlah itu, 477 terjadi di luar WIUP, 132 di dalamnya, dan 2.132 tidak terdaftar.
“PETI menghilangkan pendapatan negara. Kami ingin mendongkrak PNBP,” kata Dony.
Panja ini terdiri dari 27 anggota dengan Eddy Soeparno sebagai Ketua, dan Sugeng Suparwoto, Maman Abdurahkan, dan Bambang Haryadi sebagai wakil.
Kementerian ESDM berupaya keras memerangi praktik ilegal ini. “Kami tidak akan berkompromi dengan tindakan yang merugikan keuangan negara,” kata Dony.
Langkah Panja ini d isambut baik oleh berbagai pihak.
“Kami siap mendukung upaya pemerintah untuk membersihkan industri pertambangan dari praktik ilegal,” tambahnya.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor pertambangan.
“Kami berkomitmen untuk reformasi penuh di sektor ini,” ujar Dony.
Panja Tambang Ilegal DPR RI bertekad memastikan setiap usaha tambang beroperasi sesuai regulasi.
“Tidak ada tempat bagi pelaku ilegal di industri ini,” tegasnya.
Dony berharap langkah ini akan memulihkan tatanan dan meningkatkan kontribusi sektor pertambangan bagi negara.
“Ini langkah nyata kami untuk Indonesia yang lebih baik,” tutupnya.
Inisiatif ini d iharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.(*)
