JAKARTA, BN NASIONAL – Pemerintah bergerak cepat merespons Kebijakan Tarif Resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat dengan menggandeng ratusan asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi diplomasi ekonomi sekaligus upaya mempertahankan daya saing produk ekspor Indonesia, terutama di tengah ketidakpastian pasar global.
“Pemerintah akan terus monitor secara berkala dan cepat, dan juga dengan seluruh pengusaha. We have been doing this before, and we can do it. Jadi, tidak semuanya gelap. Perekonomian dunia itu 83% non-Amerika. Jadi, kita mesti speed up perekonomian dengan yang 83%,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kegiatan yang digelar secara hybrid pada Senin (7/04/2025).
Kebijakan tarif baru dari AS dinilai dapat memengaruhi berbagai sektor, terutama komoditas padat karya. Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak lanjutan dari kebijakan tersebut.
“Terhadap perusahaan yang padat karya, kita sudah memberikan fasilitas. Bapak Presiden sudah menanyakan realisasinya seperti apa. Dan yang kedua, terhadap pekerja yang gajinya di bawah 10 juta, PPh ditanggung Pemerintah. Jadi, kita tidak ingin ini dijadikan momentum untuk PHK. Jadi, jangan ada PHK,” jelas Airlangga.
Sejumlah langkah konkret telah ditempuh pemerintah, antara lain menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN), memastikan stabilitas nilai tukar rupiah bersama Bank Indonesia, serta menjaga ketersediaan likuiditas valuta asing untuk mendukung aktivitas dunia usaha.
Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan percepatan reformasi struktural dan deregulasi, khususnya menyangkut hambatan non-tarif (Non-Tariff Measures/NTMs), untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi baru.
Koordinasi juga terus dilakukan secara intensif dengan Pemerintah Amerika Serikat, termasuk melalui pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR), Kamar Dagang AS (U.S. Chamber of Commerce), hingga revitalisasi Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) agar lebih relevan dengan situasi saat ini.
Dalam pertemuan yang diikuti lebih dari 100 asosiasi usaha dan 1.000 peserta tersebut, berbagai aspirasi disampaikan, termasuk dorongan penguatan industri nasional dan peningkatan kerja sama business to business (B2B).
Usai forum, Airlangga menegaskan pentingnya diplomasi dan kerja sama regional dalam menyikapi kebijakan AS. “Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN, dan ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi, ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong TIFA,” katanya
