25.2 C
Jakarta

Penyidik Kasus Harun Masiku Dikecam

Published:

JAKARTA, BN NASIONAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik setelah tim penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta penggantian penyidik dalam kasus Harun Masiku. Permintaan ini d iajukan menyusul dugaan ketidakprofesionalan penyidik Rossa Purbo Bekti, yang menurut tim Hasto, telah melakukan penyitaan barang-barang milik Hasto dan stafnya, Kusnadi, dengan cara yang tidak semestinya.

Dalam pernyataannya d ilansir dari bisnis.com, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa penggantian penyidik tidak bisa d ilakukan tanpa dasar yang kuat.

“Apakah itu yang bersangkutan terkena kode etik, maupun hal-hal lainnya, tetapi selama belum ada dasar-dasar tersebut, maka penyidik masih berwenang untuk melakukan proses penyidikan baik itu penyitaan, maupun pemeriksaan saksi,” ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Petrus Selestinus, anggota tim penasihat hukum Hasto dan Kusnadi, mendesak KPK untuk mengganti Rossa dengan penyidik lain. Menurutnya, tindakan Rossa saat penyitaan barang-barang Hasto pada 10 Juni lalu menunjukkan adanya agenda tersembunyi.

“Buat kita asal jangan Rossa, karena cara-cara yang d ilakukan oleh Rossa sebagaimana d iceritakan pengalaman Kusnadi, itu nampak sekali bahwa Rossa punya agenda tersendiri,” kata Petrus kepada wartawan setelah pemeriksaan Kusnadi, Rabu malam.

Catatan menunjukkan KPK telah mengungkap adanya dugaan pihak-pihak yang mengamankan keberadaan Harun Masiku serta menghambat proses pencariannya. Hal ini terungkap setelah pemeriksaan terhadap tiga saksi, yaitu Melita De Grave, Hugo Ganda, dan Simon Petrus. Usai pemeriksaan ketiga saksi tersebut, KPK juga memeriksa Hasto Kristiyanto dan menyita ponselnya serta beberapa catatan penting.

Kasus Harun Masiku telah menjadi teka-teki yang berkepanjangan sejak Harun masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK pada 2020. Harun, mantan caleg PDIP 2019-2024, d iduga memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa d itetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke Senayan namun meninggal dunia. Sementara Harun masih buron, Wahyu Setiawan telah menjalani hukuman penjara usai d ivonis bersalah pada 2021.

KPK menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini tanpa intervensi.

“Kita akan terus bekerja secara profesional dan transparan. Semua tindakan kami berdasarkan hukum dan bukti yang ada,” tutup Tessa.

Permintaan penggantian penyidik ini membuka babak baru dalam kasus yang penuh liku ini, dan publik menantikan langkah selanjutnya dari KPK. Keberhasilan KPK dalam menangani kasus ini akan menjadi ujian integritas lembaga antirasuah tersebut.**

Related articles

Recent articles

spot_img