Jakarta, BN Nasional – Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi mengungkapkan alasan tidak dapat melakukan pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara.
PLN sudah mempunyai rencana mempensiunkan PLTU batubara secara natural sampai tahun 2056 saat fungsi kontrak dari perjanjian pembelian tenaga listrik yang dilakukan oleh PLN dengan Pengembang Listrik Swasta/Power Purchase Agreement (PPA).
“Kita ada program untuk yang natural sudah pernah ya. Itu sampai terakhir akan pensiunkan sampai di 2056 yaitu ketika kontrak dari ppanya berakhir,” kata Evy saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/7/2023).
PLN mempunyai dua program dalam rencana mempensiunkan dini PLTU batubara, yang pertama natural early retirement dan early retirement tanpa menunggu PPA selesai.
“Early retirement ada dua. Satu adalah natural early retairment yaitu menunggu masa operasi selesai baru kita pensiunkan, itulah yang kita rencanakan kalau tidak mendapatkan bantuan untuk early retirement,” katanya.
“Tapi kalau ada bantuan early retirement itu akan kita percepat yang tentunya ini masih kondisional, termasuk PLTU Pelabuhan Ratu dan Pacitan,” tambahnya.
Skema mempensiunkan dini PLTU Pelabuhan Ratu dan Pacitan ini, PLN mengharapkan PT Bukit Asam (PTBA) yang mengakuisisi PLTU Pelabuhan Ratu bisa mendapatkan pendanaan yang murah, salah satunya melalui Just Energy Transition Partnership (JETP).
“Kalau memungkinkan kita dapat dana dari sana (JETP), intinya yang paling penting sisi PTBA, karena mereka yang akan akuisisi. PTBA harus bisa mendapatkan pendanaan murah apakah dari JETP atau tempat lain pendanaannya,” jelas Evy.
Pensiun dini PLTU Batubara adalah program yang dibuat pemerintah sebagai langkah menurnkan emisi karbon untuk mencapai target netral karbon atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Program ini dicanangkan pemerintah sebagai upaya besar untuk transisi menuju energi bersih.
Setelah mempensiunkan PLTU, pemerintah akan menggantikannya dengan pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Program ini dianggap tidak akan merugikan pemilik pembangkit, sebab PLTU akan dibayarkan untuk mempercepat masa pensiun dan kemudian dioperasikan kembali dengan waktu yang lebih cepat untuk penghentiannya.
Meski memiliki dampak positif, program ini juga memilki dampak dari aspek sosial dan ekonomi. Saat ini 68 persen energi Indonesia masih sangat bergantung pada sumber energi fosil, terutama batubara.
Industri batubara sendiri sangat mendorong perekonomian hingga penyerapan tenaga kerja. Jika program tersebut dijalankan, secara otomatis jumlah lapangan pekerjaan di PLTU batubara, program pensiun ini harus diiringi dengan peningkatan skill dan penciptaan lapangan kerja baru. (Louis/Rd)