Jakarta, BN Nasional – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur.
Kondisi ekonomi Indonesia yang dibayangi resesi saat ini dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan di IKN Nusantara.
Ketua Umum Aliansi Pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas) Daerah Kaltim Mohammad Djailani yang pernah menjadi Mantan Asisten Deputi Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkritiki pembangunan IKN tersebut.
“Bukan rahasia, bahwa sejak awal gagasan rencana pindah Ibukota Nusantara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa akan dibiayai dari investasi pihak ke tiga (non bugeter) dengan skema SWF (Soveriegn Wealth Fund), diantaranya bersumber dari sindikasi dari 3 (tiga) negara adidaya yaitu Arab, Inggris dan Jepang yang berkolaborasi dalam Softbank,” katanya mengutip dari Wartakaltim.com, (18/9/2022) lalu.
Menurutnya, Softbank menyatakan mundur tanpa alasan setelah Pemerintah dan DPR menetapkan UU No.3 Tahun 2022 dan dilantiknya Bambang Susantono menjadi Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara.
“Diduga jauh sebelumnya oleh para pengamat bahwa mundurnya Softbank dan beberapa sindikasi investor internasional lainnya semata alasan klasik yang normatif, tidak terlepas dari kondisi makroekonomi dan keuangan negara akhir ini alami defisit dan bengkaknya utang luar negeri Indonesia,” kata Ketua Dewan Rakyat Daerah IKN Nusantara.
Berberapa investor berpikir kembali dalam melakukan investasi di IKN, pasalnya investasi untuk pembangunan IKN berbeda dengan Investasi asing langsung ke sektor riel dalam bidang industri pertanian, pertambangan, dan lainnya yang memiliki skala waktu tertentu dapat diproyeksi besaran hasil pengembalian investasi untuk cicilan plus bunga.
“Sementara investasi untuk infrastruktur Ibukota tergolong konsumtif, sehingga wajar kalau investor asing berkali-kali mikir menggelontorkan dananya untuk pembangunan IKN. Apalagi, setelah ada audit BPK bahwa debt service ratio Indonesia telah mencapai 46,7% yaitu di atas ambang batas normal yang ditentukan IMF yaitu hanya sekitar 25 – 35%,” katanya.
Dalam upaya untuk mendorong percepatan pembangunan IKN Nusantara sisa waktu masa jabatan Presiden Joko Widodo sebelum berakhir pada tahun 2024, tak ada pilihan kebijakan Pemerintah, kecuali harus berani merestrukturisasi anatomi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang pembangunan IKN menjadi belanja Negara yang proritas yakni menjadi 80 persen bersumber dari APBN dan 20 persen dari Swasta yang praktis butuh dukungan para legislator di Senayan.
“Dalam upaya mengantisipasi rendah minat para funder (nasional/asing) untuk investasi di IKN, baik skema pembiayaan umum maupun SWF seperti yang dikelola oleh PT SWF dengan Dirut Ridho Sambas Wirakusumah, satu-satunnya pilihan pahit harus disandang melalui restrukturisasi kebijakan budgeter pembangunan IKN Nusantara menjadi sektor prioritas dalam strultur APBN yang dikelola secara konservatife bertahap dan berkesinambungan,” jelasnya. (Louis)
