Jakarta, BN Nasional – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan akan ada investasi Rp 200 triliun yang menjadi bagian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap pertama. Adapun pembangunan IKN tahap pertama akan berlangsung pada tahun 2022 sampai 2024.
“Minimal Rp 200 triliun itu akan bisa kami wujudkan dalam pembangunan proyek IKN di tahap pertama,” ucap Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2022 di Jakarta pada Senin (24/10/2-22).
Pembangunan IKN direncanakan berlangsung dalam lima tahap yang meliputi tahap I tahun 2022-2024, berikutnya tahap II tahun 2025-2029; tahap III tahun 203O-2034; tahap IV tahun 2035-2039; dan tahap V tahun 2040-2045.
Dia mengungkapkan bahwa sejumlah negara Eropa telah menyampaikan penawaran, bahkan telah dibawa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun kebutuhan investasi untuk pembangunan IKN sampai 2024 sebesar Rp 466 triliun sampai Rp 486 triliun. Jika dirinci angka tersebut terbagi dalam investasi pemerintah dari APBN Rp 88,54 triliun sampai Rp 92,34 triliun (19%) serta investasi pelaku usaha sebesar Rp 377,46 triliun sampai Rp 393,66 triliun (81%). Dalam hal ini pemerintah membutuhkan peran investor dan swasta agar bisa terlibat pembangunan IKN.
“Itu kan bukan 1 tahun, 2 tahun selesai, bisa sampai 10 tahun baru bisa selesai. Untuk tahap pertama berdasarkan masterplan, Insyaallah akan sesuai dengan schedule (jadwal). Pada 2024 apa yang dicanangkan pemerintah, untuk upacara 17 Agustus di IKN, Insyaallah akan terwujud,” ungkap dia.
Bahlil menuturkan saat ini sudah ada komitmen investasi dari sejumlah negara di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan. “Kami targetkan pada 2023 mereka (UEA) akan masuk di IKN, yang sudah firm itu US$ 20 miliar, yang sudah oke, dan mereka akan masuk IKN dan beberapa investasi di sektor yang lain,” tutur Bahlil .
Pemerintah juga sedang membahas rancangan peraturan pemerintah soal kemudahan berusaha di IKN. RPP tersebut ditargetkan selesai pada akhir Oktober ini. “PP untuk insentif (IKN) di Kementerian Investasi, jadi sekarang lagi dibahas. Harusnya selesai Oktober ini, saya akan kejar target itu,” tandas Bahlil.
Di sisi lain, Juru Bicara Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengatakan dalam progres pembangunan IKN saat ini dari sisi kelembagaan sudah ada pelantikan deputi, sekretaris, serta kepala unit hukum. Pemerintah juga sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar dan kantor-kantor pemerintahan di IKN. “Jadi semuanya masih on schedule, diharapkan pada tahun 2023 bisa dijalankan pembangunan lebih full, bisa dikebut,” kata Sidik.
Pemerintah berkomitmen bahwa anggaran pembangunan IKN mayoritas akan non-APBN. Untuk tahap awal APBN dialokasikan secara memadai untuk menjadi pengungkit atau leverage bagi masuknya investasi. Dalam Perpres 63 Tahun 2022 disebutkan bahwa pembiayaan melalui APBN akan difokuskan pada pembangunan istana, infrastruktur dasar (non-cluster), pertahanan dan keamanan, biaya pemindahan ASN TNI dan Polri, penghutanan kembali, dan biaya operasional Otorita IKN. Kemudian pembiayaan lainnya akan diupayakan melalui kerja sama investasi swasta. Badan Otorita IKN juga melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan minat investor agar terlibat dalam pembangunan IKN. “Beberapa di antaranya yaitu market sounding, kerja sama, Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita IKN melakukan sosialisasi dalam beberapa forum bisnis, serta pertemuan intens dengan investor potensial yang terus dilakukan,” tandas Sidik.
Sumber: Investor Daily
