JAKARTA, BN NASIONAL
Belakangan ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) d ihantui dengan beberapa kasus korupsi pertambangan mineral yang menyeret beberapa pejabat ke dalam jeruji besi.
Kasus korupsi PT Aneka Tambang (Antam) menyeret Mantan D irjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaludin dan kasus korupsi PT Timah Tbk menyeret Bambang Gatot Ariyono sebagai mantan D irjen Minerba Kementerian ESDM.
Agar hal tersebut tidak terulang lagi, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan memberikan saran kepada Kementerian ESDM untuk melakukan digitaliasi setiap komoditas tambang.
“Beda-beda dong (setiap komoditas), kalo batubara kan pake Simbara d igitalisasi. kalo nikel Simbara juga, jadi digitalisasi sistem aja sama terbuka,” kata Pahala saat d itemui di Kementerian ESDM, Selasa (4/6/2024).
D iketahui, Aplikasi Simbara merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral dan batubara. Selain itu, Simbara merupakan rangkaian proses tata kelola minerba dari hulu ke hilir, termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran dan proses clearance di pelabuhan.
Simbara telah aktif sejak September 2023 yang merupakan bentuk sinergi dari Kementerian dan Lembaga untuk tata kelola yang lebih baik. Terdapat ekosistem pengawasan terintegerasi bagi seluruh aplikasi pengolahan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba.
Simbara mengintegerasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengkapalan, dan devisa hasil ekspor.
Pahala membeberkan, saat ini proses simbara untuk batubara sudah selesai di bulan Juni, nikel bulan Agustus, dan setelah itu timah untuk diimplementasikan dalam sistem digital.
“Kita cuman beda urutan aja, harusnya tadi batubara, nikel, timah. Ternyata keduluan timah meledak, jadi kita jalanin aja. Sistem digital satu-satunnya andalan kita,” jelas Pahala.**
