Jakarta, BN Nasional — Biden, yang menjabat pada Januari di tengah krisis politik terbesar AS selama beberapa dekade, mengatakan tren sebagian besar mengarah ke arah yang salah dan bahwa “lebih dari sebelumnya, demokrasi membutuhkan juara”.
“Kami berdiri di titik belok. Apakah kita akan membiarkan kemunduran hak dan demokrasi terus berlanjut?” kata Biden.
Acara dua hari, yang diadakan melalui tautan video karena pandemi virus corona, disebut oleh Gedung Putih sebagai kepemimpinan AS dalam perjuangan eksistensial antara demokrasi dan otokrasi atau kediktatoran yang kuat.
“Jangan salah, kita berada pada momen perhitungan demokrasi. Negara-negara di hampir setiap wilayah di dunia telah mengalami tingkat kemunduran demokrasi,” kata Uzra Zeya, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Keamanan Sipil, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
KTT Demokrasi tersebut menampilkan sambutan pembukaan dari Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken. KTT dihadiri perwakilan dari sekitar 100 pemerintah, serta LSM, bisnis swasta, organisasi filantropis, dan legislatif yang hadir.
Biden pergi ke KTT saat Amerika Serikat menghadapi kritik atas daftar tamu asing dan masalah besar di bidang politik domestik. Di AS, Donald Trump pernah mengejar upaya mengejutkannya untuk mendiskreditkan pemilihan 2020 saat dia kalah.
Ada juga ketegangan tentang siapa yang harus masuk dan keluar dari daftar undangan
Tiongkok dan Rusia, yang digambarkan Biden sebagai pemimpin kubu otokrasi, secara demonstratif dikecualikan, memicu keluhan pedas.
“Tidak ada negara yang berhak menilai lanskap politik dunia yang luas dan beragam dengan satu ukuran,” tulis duta besar Anatoly Antonov dari Rusia dan Qin Gang dari Tiongkok dalam esai bersama bulan lalu.
Memutuskan negara-negara lain mana yang harus dilarang menghadiri KTT karena pelanggaran hak asasi manusia atau kecurangan suara juga merupakan hal yang rumit.
Misalnya, Pakistan dan Filipina diundang, sementara pemerintah nasionalis Hungaria anggota UE keluar. Presiden sayap kanan Brasil Jair Bolsonaro diundang, sementara pemimpin anggota NATO Turki, Recep Tayyip Erdogan, dijauhi.
Biden meminta para pemimpin dunia untuk membuat janji nyata selama KTT. Amerika Serikat memulai dengan janji program senilai US$ 424 juta (Rp 6 triliun) untuk membantu melindungi kebebasan media, memerangi korupsi, dan mendukung pemilihan umum yang bebas di seluruh dunia.
Janji program termasuk jutaan dolar dalam pendanaan AS untuk memperkuat integritas pemilu dan US$ 30 juta (Rp 431 miliar) untuk dana internasional yang mendukung media independen di “kondisi miskin sumber daya dan rapuh”.
Namun, elemen yang paling canggung dari KTT itu adalah kenyataan bahwa Biden sedang berjuang untuk memulihkan kepercayaan pada demokrasi di dalam negeri, apalagi di sisi lain dunia. Trump menolak untuk mengakui hasil pemilu 2020.