Kritik Baliho Puan di Lokasi Bencana Erupsi Semeru, Politik Cowboy?

by admin
4 minutes read

Jakarta, BN Nasional — Namun, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyorot, bahwa baliho Ketua DPR Puan Maharani yang terpasang di desa terdampak erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Menurutnya, langkah justru tidak etis dilakukan oleh seorang wakil rakyat.

“Jadi sebagai strategi politik pemasangan baliho ini jelas tak masuk akal sehat. Alih-alih mencapai tujuan, baliho-baliho itu justru akan menghambat Puan menggapai tujuannya,” ujar Lucius saat dihubungi, Rabu (22/12).

Dia mengaku pun heran dengan Puan ataupun pihak yang memasang baliho tersebut di tengah lokasi terdampak bencana. Pencitraan untuk meraih elektabilitas tersebut dinilainya akan justru disindir oleh publik.

“Spanduk politisi akan menjadi santapan untuk mengolok-olok politisi yang justru memanfaatkan bencana untuk mendulang popularitas,” ujar Lucius.

Pemasangan baliho Puan juga mengganggu citra DPR sebagai lembaga perwakilan. Lembaga ini harusnya menjadi yang terdepan memberikan respons cepat melalui kebijakan bantuan dari pemerintah untuk mengatasi dampak bencana.

“Puan sebagai Ketua DPR harusnya menjadi contoh tentang politik kepedulian yang tulus. Ia mesti hadir dengan semua empatinya,” ujar Lucius.

Dampak politik baliho jelas akan kalah banyak dibandingkan dengan pendekatan yang empatik dari Puan di lokasi bencana. Ketimbang menghabiskan uang untuk memasang baliho, ia seharusnya memaksimalkan perannya sebagai Ketua DPR sekaligus wakil rakyat.

Menanggapi soal beredarnya baliho Ketua DPR RI Puan Maharani di sekitaran lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Utut Adianto mengatakan, bahwa hal itu spontanitas dilakukan oleh sejumlah pihak.

“Kalau itu kan mungkin ada spontanitas dari temen-temen ibu Puan hadir,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/12).

Dia menduga, pemasangan baliho itu dilakukan baik oleh kader, orang yang dekat atau pun relawan. Namun, dia berharap, pemasangan baliho tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya. “Kalau maksudnya pasti baik. Kalau ada yang tidak berkenan mohon dilihat maksudnya,” ujarnya.

Sementara politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul mengatakan, baliho tersebut akan memberikan kekuatan dan hati masyarakat semakin teduh. “Semoga rakyat tercinta disekitar desa terdampak erupsi gunung semeru semakin teduh hatinya dengan adanya baliho bu Puan Maharani Ketua DPR RI juga tokoh PDI Perjuangan yang terus bekerja untuk rakyat Indonesia merdeka,” katanya dalam cuitan di akun Twitter miliknya, Rabu (22/12).

Seharusnya tulus bantu korban bencana

Sebagai wakil rakyat, kata Lucius, Puan seharusnya lebih fokus dalam membantu korban yang terdampak ketimbang pencitraan. “DPR harus hadir dengan segala ketulusannya sebagai bagian dari rakyat untuk merasakan penderitaan rakyat karena bencana,” katanya.

Korban bencana, kata Lucius, tak seharusnya menjadi objek politik untuk meningkatkan popularitas ataupun elektabilitas seseorang. Padahal, uang pemasangan baliho dapat dimanfaatkan untuk membantu mereka yang terdampak.

“Ketimbang menghabiskan uang untuk bikin baliho, Puan seharusnya cuma perlu memaksimalkan perannya sebagai Ketua DPR sekaligus wakil rakyat untuk memastikan penanganan oleh pemerintah terhadap warga terdampak segera tertangani dengan baik,” ujar Lucius.

Pemasangan baliho Puan dinilainya justru dapat mengganggu citra DPR sebagai lembaga perwakilan. Lembaga ini harusnya menjadi yang terdepan memberikan respons cepat melalui kebijakan bantuan dari pemerintah untuk mengatasi dampak bencana.

“Puan sebagai Ketua DPR harusnya menjadi contoh tentang politik kepedulian yang tulus. Ia mesti hadir dengan semua empatinya,” ujar Lucius.

Dampak politik baliho, kata dia, jelas akan kalah banyak dibandingkan dengan pendekatan yang empatik dari Puan di lokasi bencana. Ketimbang menghabiskan uang untuk memasang baliho, dia seharusnya memaksimalkan perannya sebagai Ketua DPR sekaligus wakil rakyat.

“Alih-alih menunjukkan simpati, baliho-baliho itu justru terlihat menempatkan warga sebagai komoditas atau objek politik di mana suara mereka akan dibutuhkan setiap menjelang Pemilu,” ujar Lucius.

Lucius menilai, keberadaan baliho di lokasi bencana justru tidak bermartabat. “Baliho di tempat bencana itu bukan ekspresi politik yang bermartabat. Politik baliho di daerah bencana itu merendahkan warga korban dan itu jelas tidak bermartabat,” kata Lucius.

Pemasangan baliho mestinya punya misi politik, karena itu harusnya itu dilakukan dengan strategi yang benar. Ia mengimbau, agar Puan maupun timnya memakai cara-cara politik cowboy.

“Jangan pakai politik cowboy. Asal ada momen, sikat aja tanpa memikirkan dampak politisnya itu. Ini yang jadi aneh dari politik baliho politisi seperti Puan ini. Seolah-olah segala cara digunakan sekalipun cara-cara yang diyakini justru akan membunuh tujuan politik sang politisi,” ujarnya.

Sumber.

related posts