Jakarta, BN Nasional – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyayangkan langkah pemerintah yang membiarkan terjadinya kebocoran angkutan darat dalam pendistribusian komoditas nikel.
Kebocoran angkutan darat merupakan aktivitas pengangkutan nikel dari daerah tambang menuju pabrik tanpa melalui angkutan pabrik.
Dalam proses tersebut tidak adanya pendataan berapa banyak nikel yang diangkut, sehingga tidak ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Timbangannya seperti apa, analisnya seperti apa akhirnya langsung masuk. Disini terjadi kebocoran tidak ada pnbp ke negara karena penghitunganya seperti tidak tahu,” kata Sekteratis Umum APNI Meidy Katrin Lengkey kepada wartawan, Senin (6/3/2023).
Dari kegiatan tersebut juga mengakibatkan hal yang sangat berdampak pada keekonomian Indonesia, pemerintah harus tegas dalam menangani hal tersebut. Seperti mendata kebutuhan pabrik dan dari mana saja sumbernya.
“Sudah sangat besar (kerugian), kembali lagi kalau pemerintah mau tegas, tahun ini berapa kebutuhan dengan tambah line, dari sini ketahuan kebutuhannya,” jelas Meidy.
