Jakarta, BN Nasional – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong para kepala daerah untuk menaruh perhatian yang besar terhadap pengembangan desa wisata karena terbukti efektif dalam mendorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat.
Sandiaga mengatakan, desa wisata merupakan program unggulan karena terbukti sebagai pandemic winner. Di tengah situasi pandemi, tingkat kunjungan wisatawan meningkat cukup signifikan.
“Pak Presiden secara khusus juga telah minta ke saya list (desa wisata). Beliau di setiap kunjungan kerjanya ingin melihat desa wisata ataupun kampung-kampung tematik,” kata Sandiaga.
Dalam dua tahun terakhir tingkat kunjungan wisatawan ke desa wisata meningkat 30 hingga 50 persen, terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
“Desa wisata kami harapkan dapat mendorong capaian pergerakan wisatawan nusantara yang tahun ini ditargetkan mencapai 1,4 miliar pergerakan. Jadi wisatawan dari kabupaten ke kabupaten ini harus terus kita dorong,” katanya.
“Anggaran kita memang terbatas, tapi kita harus lebih berkolaborasi. Saya mohon desa wisata juga diberikan perhatian khusus,” tambahnya.
Selain desa wisata, Sandiaga juga mendorong agar kepala daerah dapat memaksimalkan penyelenggaraan event untuk menjadi daya tarik dan dipromosikan dengan baik. Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan Kemenparekraf, baik dalam hal dukungan kegiatan maupun pelatihan dan pendampingan.
KolaborAksi merupakan program yang rutin dilakukan kementerian untuk dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah. Melakukan sinergi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Ini merupakan kolaborasi pertama di tahun 2023. Setiap bulan kami selalu mendorong langkah kolaborasi ini, karena kita bisa belajar dari beberapa daerah tentang pengembangan dan potensi dan bisa saling melengkapi,” kata Sandiaga.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Vinsensius Jemadu mengatakan, dalam pengembangan infrastruktur yakni unsur 3A (Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas) pemerintah daerah dapat memaksimalkan salah satu instrumen fiskal yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Vinsen meminta agar pemerintah daerah dapat menyiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan.
“Apalagi daerah yang sudah masuk dalam lokpri (lokasi prioritas). Sayang kan kalau sudah masuk lokpri tapi tidak dimaksimalkan, karena yang antre ini hampir 200 kabupaten/kota di tahun 2023,” kata Vinsen. (Louis)
