31.1 C
Jakarta

Panja Timah Komisi VI Ungkap Keterlibatan Pihak Aparat Dalam Kejahatan Pertambangan

Published:

JAKARTA, BN NASIONAL

Anggota Panja Timah Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah mengungkapkan keterlibatan pihak aparat dalam lingkaran kejahatan pertambangan timah di Bangka Belitung.

Menurutnya, praktik pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung sudah memiliki ekosistem kejahatan yang kuat. Hal ini d itandai dengan praktik ilegal yang sudah berjalan lama dengan dukungan dari penyokong dan pasar yang memadai.

“Catatan pokok adalah bagaimana sebenarnya praktik pertambangan timah ilegal yang ada di Bangka ini, kok, bisa berjalan sekian lama. Artinya, ada proses pembiaran dengan melibatkan berbagai aktor yang saling terkait, membentuk ekosistem yang sangat kuat,” kata Luluk dalam kunjungannya ke ke PT Timah Tbk, Rabu (26/6/2024).

Ia menambahkan, kunjungan Panja Timah Komisi VI ke PT Timah Tbk untuk dapat melihat dari dekat praktik tambang timah yang ilegal di lokasi PT Timah Tbk maupun d iluarnya.

Sebagai contoh, saat kunjungan, rombongan melihat para pekerja tambang ilegal sedang mendulang timah di lokasi yang d imiliki PT Timah Tbk. Selain itu, di luar lokasi PT Timah Tbk juga banyak aktivitas tambang ilegal yang beroperasi.

“Praktik ilegal itu tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada backing, modal, bahkan tidak ada dukungan equipment (alat keja) yang tidak murah. Karena untuk satu produksi saja membutuhkan biaya Rp500-an juta. Kalau rakyat biasa jelas enggak mungkin. Pasti ada penyokong dan pemodalnya,” jelas Luluk.

Luluk melanjutkan, ekosistem pertambangan ilegal melibatkan semua pihak, dari pemodal, pengepul, aparat keamanan, sampai masyarakat kecil sebagai pekerjanya. Keuntungan dari hasil pertambangan ilegal itu sudah mengalir ke mana-mana, baik korporasi besar di dalam dan luar negeri, sampai penegak hukum.

“Kita membutuhkan betul sikap tegas pemerintah. Kita nanti akan lihat bagaimana mengurai agar ekosistem yang sudah berjalan lama, benar-benar bisa d iputus. Kalau kita bicara penegakan hukum, ini juga masalah, karena aparat penegak hukum sendiri (diduga) masuk ekosistem kejahatan pertambangan yang sudah berjalan sekian lama,” jelasnya.**

Related articles

Recent articles

spot_img