25.4 C
Jakarta

Produksi Minyak Indonesia di 2030 Diprediksi Hanya 260 Barel Per Hari, Ini Langkah Pemerintah

Published:

JAKARTA, BN NASIONAL

Dengan kondisi saat ini, pemerintah memproyeksikan produksi minyak nasional di tahun 2030 hanya 260 barel per hari karena terjadi decline di sumur yang ada.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjaga iklim investasi di sektor hulu migas dengan memberikan beberapa fasilitas perpajakan dan insentif bagi kegiatan untuk memberikan iklim investasi yang menarik kepada investor terkait aspek keekonomian pengembangan migas.

“Selain memberikan syarat dan ketentuan yang menarik di awal kontrak, dalam pengembangan lapangan Pemerintah juga mempunyai kebijakan untuk dapat memberikan fasilitas dan insentif perpajakan,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam acara Indonesia Petroleum Association (IPA) Convex 2024 di ICE BSD City, Selasa (14/5/2024).

Selain itu, investor juga mendapatkan fasilitas perpajakan lainnya yang mencangkup beberapa pengecualian pajak tidak langsung yang telah d iatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2017.

“Kemudian Insentif Kegiatan Usaha Hulu akan mencakup seluruh hal yang menjadi kewenangan kementerian sebagaimana d iatur dalam Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Sumber Daya Nomor 199 Tahun 2021,” jelas Arifin.

Pemerintah juga terus berupaya menciptakan iklim investasi yang baik. Saat ini, pemerintah sedang dalam tahap akhir revisi Peraturan Pemerintah 27 dan 53 Tahun 2017.

“Mulai tahun ini, pemerintah Indonesia tengah menggalakkan penambahan wilayah kerja migas baru setiap tahunnya. Investor dapat berpartisipasi melalui proses penawaran wilayah kerja yang d ilakukan pemerintah atau bernegosiasi langsung dengan pemerintah,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (D irjen Migas) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, apabila dalam pengembangan lapangan migas kontraktor menghadapi kendala ekonomi, pemerintah juga bersedia mendengarkan usulan kontraktor untuk mendapatkan tambahan insentif.

“Penyempurnaan regulasi kami juga mendukung iklim investasi yang lebih baik bagi investor, termasuk fasilitas perpajakan, insentif atau syarat dan ketentuan yang lebih baik dalam penawaran,” kata Dadan.**

Related articles

Recent articles

spot_img