Jakarta, BN Nasional – Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina untuk segera menyelesaikan buffer zone berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi serta aparat terkait, sehingga dapat memitigasi risiko sesuai standar keselamatan, kesehatan dan lingkungan (HSE) yang berlaku.
“Di area Plumpang, kita juga tadi minta supaya kebijakan buffer zone itu dilakukan. Nah ini memang membutuhkan kerjasama dari stakeholder yang lain termasuk Pemerintah Provinsi dan instansi-instansi yang lain. Tapi kita minta kalau bisa ini dilakukan maksimum dalam waktu 3 bulan nanti kita akan monitor penyelesaian pelaksanaannya seperti apa,” jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung usai rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Tak hanya itu, Komisi VI meminta Pertamina melakukan safety audit dan roadmap terkait penanganan permasalahan di sembilan lokasi Pertamina Patra Niaga dan tiga lokasi PT Kilang Pertamina Internasional.
“Ya jadi kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Dirut Pertamina dan Komisi VI meminta supaya penanganan terhadap keseluruhan korban dan warga terdampak dilakukan secara optimal. Dan kita minta supaya Pertamina melakukan safety audit dan juga roadmap terhadap keseluruhan fasilitas Pertamina,” katanya.
“Sebab tadi kita dapati ada sembilan fasilitas di Pertamina Patra Niaga, lalu ada tiga fasilitas di kilang Pertamina yang juga harus kita lihat masalahnya. Nah tadi kami memberikan waktu mungkin sekitar satu bulan untuk melakukan ini, untuk kemudian nanti kita dengar apa langkah-langkah Pertamina kedepannya,” tambahnya.
Selain itu, terhadap para korban, Komisi VI terus mendorong Pertamina untuk terus melanjutkan penanganan korban secara optimal baik dukungan lokasi pengungsian maupun korban yang dirawat.
“Baik itu dukungan terkait lokasi sementara ataupun apabila ada lokasi lain dan juga kepada korban yang masih dirawat kita minta agar Pertamina melakukan atau bahkan melanjutkan secara optimal. Karena kita harus lihat juga keluarganya atau anak-anaknya itu perlu dukungan dan lain sebagainya, kami akan pantau terus,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat rapat menyampaikan bahwa Depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara tidak bisa secara mendadak ditutup. Hal ini lantaran, Depo Plumpang menjadi objek vital nasional yang memenuhi 790 SPBU di 19 Kota/Kabupaten. Oleh karena itu, ia mengungkapkan bahwa untuk sementara ini pihaknya akan memperluas buffer zone atau zona pengamanan objek vital nasional.
“Adapun untuk luasan buffer zone yang akan dilakukan akan mengacu pada standar safety yang harus dipenuhi. Tidak hanya Depo BBM Plumpang saja, ada beberapa daerah khususnya terminal BBM yang di kota-kota besar,” jelas Nicke. (Louis/Rd)
