JAKARTA, BN NASIONAL.
Mulyanto, anggota Komisi VII DPR RI, mengajak pemerintah untuk berhati-hati dalam menggunakan dana APBN.
Ini terkiat transisi ke Energi Baru dan Terbarukan (EBET). Beliau menyarankan pendekatan bertahap dan terukur agar tidak membebani keuangan negara.
Program strategis, seperti penghentian operasi PLTU dengan dana APBN, subsidi pembelian kendaraan listrik, insentif TKDN untuk impor komponen EBET, dan liberalisasi transmisi listrik melalui skema power wheeling, memerlukan evaluasi mendalam. Mulyanto mengungkapkan kekhawatiran bahwa tindakan ini pada akhirnya akan merugikan rakyat dan kepentingan nasional.
“Implementasi NZE tidak boleh mengorbankan kemampuan rakyat dalam menikmati tarif listrik yang terjangkau, serta harus menjaga kemandirian bangsa,” ungkap Mulyanto Selasa (14/11/2023).
Ia mengkritik kebijakan pemerintah yang d ianggap kurang kreatif dan cenderung memilih jalan pintas. Sebagai alternatif, ia menyarankan skema pengurangan capacity factor untuk PLTU sebagai langkah yang lebih realistis.
“Jangan sampai APBN kita terkuras untuk inisiatif global seperti NZE, sementara beban itu seharusnya d itanggung bersama oleh komunitas internasional,” tegas Mulyanto.
Beliau menambahkan bahwa jika tidak d ikelola dengan bijak, program ini bisa berujung pada kenaikan tarif listrik yang merugikan masyarakat.(*)
